Bangka Tengah — Kamis 02.02.2026 Nama Bos Masad, warga ds Kurau, mencuat di tengah dugaan praktik pemanenan ilegal di lahan sawit sitaan negara yang disebut-sebut milik Aon di Desa Guntung, Kabupaten Bangka Tengah.
Bos Masad diduga berperan sebagai penampung atau pembeli buah sawit hasil dari kejahatan yang berasal dari aktivitas pemanenan tanpa izin di kawasan sawit Aon tersebut ds Guntung Bangka Tengah.
Informasi ini berkembang luas di tengah masyarakat dan media sosial, memicu sorotan publik terhadap dugaan penyalahgunaan aset negara yang seharusnya berada dalam pengawasan ketat.
Diduga Ada Aktivitas Ilegal Terstruktur
Jika dugaan ini benar, maka aktivitas yang terjadi bukan sekadar pelanggaran biasa.
Terindikasi adanya pola yang diduga terorganisir, mulai dari:
– Pihak yang melakukan pemanenan
– Koordinator di lapangan
– Hingga penampung hasil panen, yang diduga mengalir ke pihak tertentu
Pola seperti ini kerap menjadi ciri adanya jaringan yang berjalan sistematis dan sulit terungkap tanpa penyelidikan mendalam.
Aset Sitaan Negara Jadi Sorotan
Lahan sawit yang telah disita oleh negara seharusnya tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak mana pun tanpa izin resmi.
Namun, jika benar buah sawit dari lahan tersebut masih diperjualbelikan, maka kondisi ini diduga merupakan bentuk pemanfaatan ilegal aset negara yang berpotensi merugikan negara.
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Diminta Bertindak Tegas
Publik kini mendesak agar Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung segera turun tangan mengusut dugaan ini hingga tuntas.
Penelusuran dinilai penting untuk:
– Mengungkap siapa saja yang terlibat
– Menelusuri alur distribusi buah sawit
– Mengidentifikasi pihak yang diduga menikmati hasil
Jika terbukti, maka praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai upaya negara dalam menertibkan aset yang telah disita.
Ancaman Hukum Mengintai
Apabila dugaan ini terbukti, pihak-pihak yang terlibat dapat dijerat dengan berbagai ketentuan hukum, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
→ Pemanenan tanpa izin dapat dipidana hingga 5 tahun penjara
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
→ Pengambilan hasil tanpa hak dapat dikategorikan sebagai pencurian
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
→ Jika ada unsur penyalahgunaan aset negara
Ujian Penegakan Hukum
Hingga kini, nama Bos Masad masih dalam tahap dugaan yang berkembang di publik dan belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum.
Namun tekanan publik terus menguat.
Kasus ini menjadi ujian serius: apakah penegakan hukum akan berjalan tegas dan transparan, atau kembali meredup tanpa kejelasan.
FaktaKeadilan.con : Aa05
