Caption foto : Anggota DPRD Babel Edi Nasapta bersama perwakilan masyarakat membahas revisi Perda RZWP3K untuk memperjuangkan Laut Batu Beriga sebagai kawasan bebas tambang dan zona tangkap nelayan.
PANGKALPINANG |FAKTAKEADILAN — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) rampung pada 20 November 2026. Revisi tersebut diarahkan untuk memperjuangkan Laut Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, menjadi kawasan bebas tambang sekaligus melindungi zona tangkap nelayan.
Anggota DPRD Babel, Edi Nasapta, menyampaikan target tersebut saat pembahasan revisi Perda RZWP3K di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (22/10/2026).
Pembahasan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Babel, di antaranya Mehoa, Maryam, Sardi, dan Ferry. Puluhan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Pejuang Aliansi Bebaskan Batu Beriga dari Zona Tambang juga hadir menyampaikan aspirasi.
Edi mengatakan seluruh fraksi di DPRD Babel mendukung perjuangan masyarakat untuk menjadikan kawasan Batu Beriga sebagai wilayah bebas tambang. Dukungan tersebut dinilai penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir, terutama nelayan yang menggantungkan kehidupan dari hasil laut.
“Semua fraksi yang ada di DPRD Babel mendukung perjuangan ini demi kepentingan masyarakat. Seluruh fraksi berpihak kepada kepentingan Batu Beriga untuk kita jadikan sebagai kawasan bebas tambang,” ujar Edi.
Meski mendapat dukungan lintas fraksi, Edi mengingatkan bahwa proses revisi harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan aspek hukum dan ketentuan teknis. Langkah tersebut diperlukan agar regulasi yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat diterapkan.
“Semua harus memperhatikan aspek dan kaidah teknis secara teliti. Tidak boleh sembarangan agar produk revisi yang dihasilkan nanti tidak mudah dimentahkan atau menjadi produk yang sia-sia,” tegasnya.
Politisi Partai NasDem dari daerah pemilihan Belitung tersebut menjelaskan, tahapan pembahasan revisi telah memiliki jadwal. DPRD Babel menargetkan seluruh proses dapat diselesaikan dan dibawa ke rapat paripurna pada 20 November 2026.
Kendati demikian, penyelesaian pembahasan tetap memperhatikan kebutuhan teknis dan kelengkapan materi regulasi. Edi berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Revisi Perda RZWP3K ini diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang laut, melindungi wilayah tangkap nelayan, serta memastikan kepentingan masyarakat pesisir Batu Beriga menjadi bagian penting dalam kebijakan tata ruang laut di Bangka Belitung.
