Caption foto : Juru Bicara Aliansi Umat Islam Babel, Ustadz Sofyan Rudianto, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kelangkaan dan antrean BBM kepada Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya di Pangkalpinang, Selasa (27/10/202).
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN — Aliansi Umat Islam Bangka Belitung meminta pemerintah dan pihak terkait segera mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) serta antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pedagang yang harus kehilangan waktu berjualan akibat mengantre BBM.
Aspirasi tersebut disampaikan Juru Bicara Aliansi Umat Islam Bangka Belitung, Ustadz Sofyan Rudianto, saat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, di Ruang Kerja Ketua DPRD Babel, Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sofyan mengungkapkan bahwa panjangnya antrean BBM membuat masyarakat kesulitan memperoleh bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dampak paling dirasakan kalangan pedagang yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas usaha. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berjualan justru tersita karena harus mengantre di SPBU.
“Gara-gara panjangnya antrean BBM ini menyulitkan pedagang. Mau pergi berjualan tidak ada BBM, sedangkan kalau mengantre butuh waktu sangat lama dan menyebabkan pedagang merugi karena barang dagangan menjadi busuk,” ujar Sofyan.
Selain persoalan antrean, Aliansi Umat Islam Babel juga menyoroti tingginya harga BBM eceran. Berdasarkan informasi yang diterima, harga di Pangkalpinang mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter, sedangkan di wilayah Tempilang dan sekitarnya berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.
Menurut Sofyan, kondisi tersebut semakin memberatkan masyarakat, terutama warga pedesaan yang tinggal jauh dari SPBU. Kenaikan biaya memperoleh BBM juga dikhawatirkan berdampak terhadap distribusi barang dan harga kebutuhan pokok.
Aliansi Umat Islam Babel turut meminta evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM bersubsidi. Dugaan praktik pengeritan BBM serta kemungkinan keterlibatan oknum dalam penyaluran di SPBU juga diminta untuk ditelusuri oleh pihak berwenang.
Sofyan menilai ketersediaan pasokan BBM perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk kendaraan pribadi, angkutan barang, jasa, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya di Bangka Belitung.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya mengatakan persoalan kebutuhan dan distribusi BBM memang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi di lapangan juga menjadi perhatian DPRD ketika melakukan inspeksi mendadak bersama PT Pertamina ke sejumlah SPBU.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel menjadwalkan pertemuan dengan General Manager Pertamina, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, serta 60 pemilik SPBU untuk membahas persoalan pasokan dan distribusi BBM. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (29/10/2026).
Didit mengapresiasi kepedulian Aliansi Umat Islam Babel yang telah menyampaikan keluhan masyarakat secara langsung kepada DPRD. Menurutnya, aspirasi tersebut menjadi bahan penting dalam mendorong koordinasi dan mencari jalan keluar bersama pihak terkait.
“Kami mengapresiasi kepedulian para ulama yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bangka Belitung. DPRD Babel siap menerima aspirasi dan berusaha menyelesaikan persoalan yang terjadi. Kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mendapatkan solusinya,” kata Didit.
DPRD Babel berharap koordinasi lintas sektor dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki distribusi BBM, mengurangi antrean SPBU, serta memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar dengan harga dan pelayanan sesuai ketentuan.
