Caption foto : Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta menyampaikan pandangan terkait pembahasan empat agenda regulasi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
PANGKALPINANG |FAKTAKEADILAN— DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membahas empat agenda regulasi dalam Rapat Paripurna, termasuk perubahan peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta penyelenggaraan ketenagakerjaan. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memperkuat kebijakan pembangunan dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (30/10/26).
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar, Edi Nasapta, dan Beliadi. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Sekretaris Daerah yang mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Empat agenda yang dibahas meliputi penyampaian Ranperda inisiatif DPRD tentang perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Usai rapat, Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta mengatakan, penyusunan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Edi meminta pemerintah provinsi segera menindaklanjuti peraturan yang nantinya disahkan melalui penyusunan aturan pelaksana dan dukungan anggaran yang memadai.
“Banyak hal yang dibahas tadi, mulai dari masalah kelautan hingga tenaga kerja. Mudah-mudahan itu semua nanti dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif selaku pelaksana Perda,” ujar Edi kepada awak media.
Selain sektor ketenagakerjaan, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut. Edi menilai potensi laut Bangka Belitung yang luas perlu didukung kebijakan yang mampu meningkatkan pemberdayaan serta memberikan nilai tambah bagi hasil perikanan.
Menurutnya, perubahan regulasi diharapkan menjadi peluang untuk mengembangkan sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah, sekaligus membuka sumber pendapatan baru di luar pertambangan timah.
“Laut Bangka Belitung ini sangat luas, tetapi pemberdayaannya masih kurang sampai sekarang. Dalam Perda ini nanti, kami berharap anggota Pansus mampu merancang aturan yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi hasil laut kita,” tegasnya.
Edi juga mendorong anggota Panitia Khusus (Pansus) agar mengkaji setiap materi regulasi secara profesional sehingga aturan yang dihasilkan dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Mari kita sama-sama berdoa agar Pansus dapat bekerja profesional dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Kita harus berkreasi dan tidak boleh hanya terus mengandalkan pertambangan timah,” pungkas Edi.
