Caption Foto: Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, saat membahas revisi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K .
PANGKALPINANG| FAKTAKEADILAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menargetkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) rampung melalui rapat paripurna pada 20 November 2026. Revisi tersebut memperjuangkan Laut Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, menjadi kawasan bebas tambang sekaligus zona tangkap nelayan.
Anggota DPRD Babel, Edi Nasapta, menegaskan perjuangan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang menggantungkan hidup dari laut.
Pernyataan itu disampaikan Edi dalam pembahasan revisi Perda RZWP3K di Ruang Badan Musyawarah DPRD Babel, Kamis (22/10/2026). Rapat turut dihadiri anggota DPRD Babel, Mehoa, Maryam, Sardi, Ferry, serta sejumlah anggota lainnya. Puluhan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Pejuang Aliansi Bebaskan Batu Beriga dari Zona Tambang juga mengikuti pembahasan.
Edi menyebut seluruh fraksi DPRD Babel memberikan dukungan terhadap percepatan revisi perda tersebut demi kepentingan masyarakat Batu Beriga.
“Semua fraksi yang ada di DPRD Babel mendukung perjuangan ini demi kepentingan masyarakat. Seluruh fraksi berpihak kepada kepentingan Batu Beriga untuk kita jadikan sebagai kawasan bebas tambang,” ujar Edi.
Meski mendapat dukungan politik dari seluruh fraksi, Edi mengingatkan proses revisi harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan aspek hukum dan ketentuan teknis. Menurutnya, regulasi yang dihasilkan harus memiliki landasan kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Semua harus memperhatikan aspek dan kaidah teknis secara teliti. Tidak boleh sembarangan agar produk revisi yang dihasilkan nanti tidak mudah dimentahkan atau menjadi produk yang sia-sia,” katanya.
Politisi Partai NasDem dari daerah pemilihan Belitung tersebut menjelaskan, pembahasan revisi Perda RZWP3K telah memiliki jadwal yang ditetapkan. DPRD Babel berupaya menyelesaikan seluruh tahapan agar keputusan dapat diambil melalui rapat paripurna pada 20 November 2026.
Edi mengakui jadwal tersebut masih berpotensi mengalami penyesuaian apabila terdapat aspek teknis yang perlu diselesaikan. Namun, DPRD Babel tetap berkomitmen mengupayakan penyelesaian sesuai target.
Ia berharap revisi Perda RZWP3K dapat memberikan kepastian zonasi bagi masyarakat pesisir, melindungi wilayah tangkap nelayan, serta menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat Batu Beriga.
