Caption Foto: Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan agenda penyampaian Raperda Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (31/8/2026).
PANGKALPINANG | FAKTAKEADILAN— DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut menjadi tahapan awal pembahasan kebijakan anggaran antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Dalam penyampaian pemerintah daerah, pengelolaan APBD diarahkan agar berlangsung efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Anggaran daerah diharapkan mampu mendukung peningkatan pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan, alokasi anggaran tetap diarahkan pada sejumlah sektor prioritas, terutama kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.
Salah satu program strategis yang mendapat perhatian ialah pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke. Pemerintah daerah memastikan pembangunan fasilitas kesehatan tersebut tidak menggunakan skema pinjaman perbankan.
Pendanaan pembangunan rumah sakit akan mengandalkan sumber pendapatan daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan penerimaan dari sektor pertambangan timah, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengatakan DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan awal terkait Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027.
Menurut Edi, proyeksi sementara APBD Tahun Anggaran 2027 berada di atas Rp2 triliun. Namun, angka tersebut masih dapat berubah setelah pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif.
Edi menegaskan DPRD mendukung efisiensi anggaran sepanjang tidak berdampak pada kualitas pelayanan dasar masyarakat. Sektor kesehatan dan pendidikan, kata dia, harus tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD.
Selain pembahasan anggaran, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah menghadapi musim kemarau. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah menyiapkan anggaran dan bantuan untuk penyaluran air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
Pembahasan Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027 selanjutnya akan dilakukan melalui tahapan pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah hingga menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.
