Caption Foto: Ketua DPW Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Bangka Belitung, Restu Palgunadi.
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN— Ketua DPW Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Bangka Belitung, Restu Palgunadi, menegaskan pemberitaan mengenai dugaan persoalan limbah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di SPPG Air Kepala Tujuh, Pangkalpinang, disusun berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan telah melalui proses jurnalistik sesuai ketentuan.
Restu mengatakan wartawan terlebih dahulu mengumpulkan data, mendokumentasikan kondisi di lokasi, serta berupaya mengonfirmasi pihak pengelola SPPG/MBG sebelum berita dipublikasikan.
“Pemberitaan tersebut tidak dibuat tanpa dasar. Kami memiliki data, dokumentasi lapangan, dan telah melakukan upaya konfirmasi kepada pihak terkait sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan,” kata Restu, Rabu (03/09/26).
Menurutnya, dokumentasi di lapangan memperlihatkan adanya saluran air dengan kondisi aliran yang tampak keruh di sekitar lokasi. Temuan itu menjadi dasar wartawan meminta penjelasan dari pihak pengelola.
Namun, Restu menegaskan temuan visual tersebut tidak dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum maupun pencemaran lingkungan.
“Kami hanya menyampaikan temuan dan dugaan yang perlu mendapat penjelasan. Kami tidak menyatakan telah terjadi pelanggaran lingkungan,” ujarnya.
Restu menilai setiap temuan di lapangan harus diverifikasi melalui proses jurnalistik, bukan diabaikan. Karena itu, wartawan telah berupaya memperoleh klarifikasi dari pihak pengelola agar informasi yang disampaikan tetap berimbang.
Apabila pihak SPPG memiliki hasil pemeriksaan, data, maupun penjelasan lain, kata dia, media tetap membuka ruang untuk memuat klarifikasi tersebut.
Terkait pengaduan yang diajukan pihak SPPG kepada Dewan Pers, Restu menyatakan siap mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku. SWI Babel, lanjutnya, siap menunjukkan dokumentasi, data lapangan, dan bukti upaya konfirmasi apabila diminta dalam proses pemeriksaan.
“Kami tidak menghindari pemeriksaan. Silakan proses jurnalistik kami diuji secara objektif berdasarkan data dan prosedur yang berlaku,” tegasnya.
Restu menambahkan, mekanisme Dewan Pers merupakan ruang yang tepat untuk menilai apakah sebuah pemberitaan telah memenuhi standar jurnalistik.
Ia juga menegaskan pemberitaan tersebut tidak bertujuan memvonis pihak SPPG/MBG. Penggunaan istilah “dugaan” dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar pemberitaan tidak mendahului hasil pemeriksaan instansi yang berwenang.
“Kami tetap membuka ruang hak jawab apabila pihak SPPG ingin memberikan klarifikasi atau bantahan. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab pers,”jelasnya.
Restu berharap seluruh pihak menyikapi persoalan ini secara proporsional dan menyerahkan penilaian terhadap proses jurnalistik kepada mekanisme yang berlaku sesuai Undang-Undang Pers dan ketentuan Dewan Pers. ( TIM)
