Caption Foto : Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menerima aspirasi masyarakat Bangka Barat terkait persoalan plasma perkebunan sawit PT GSBL di ruang kerjanya, Senin (14/9/2026).
PANGKALPINANG |FAKTAKEADILAN – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya menerima aspirasi masyarakat Bangka Barat terkait persoalan plasma perkebunan sawit PT GSBL yang dinilai belum tuntas.
Pertemuan berlangsung di ruang Ketua DPRD Babel, Senin (14/9/2026). Perwakilan masyarakat dari sejumlah desa meminta DPRD membantu memperjuangkan penyediaan plasma sebesar 20 persen dari total Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Perwakilan masyarakat menyampaikan persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama. Menurut mereka, hak plasma yang diharapkan masyarakat hingga kini belum terealisasi.
“Harapan kami Ketua DPRD bisa membantu mengurus permasalahan ini sampai berhasil, sehingga masyarakat mendapatkan hak yang selama ini belum dikembalikan,” ujar Amrin perwakilan masyarakat asal Desa Belo.
Masyarakat lainnya menyampaikan, persoalan plasma sebelumnya telah dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Bangka Barat. Menurut keterangan mereka, pihak perusahaan tidak hadir dalam dua agenda pertemuan tersebut.
Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan kewajiban plasma bagi perusahaan perkebunan sawit merupakan bagian dari ketentuan yang harus dipenuhi perusahaan.
“Ini bukan tuntutan masyarakat. Ini kewajiban perusahaan. Perusahaan yang berinvestasi di sektor perkebunan sawit harus patuh terhadap aturan,” tegas Didit.
Menurut Didit, pembahasan selanjutnya perlu difokuskan pada pola pelaksanaan plasma yang dapat disepakati bersama antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat.
DPRD Babel akan kembali mengundang PT GSBL untuk membahas persoalan tersebut. Didit berharap pihak perusahaan yang hadir memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sehingga pembahasan dapat menghasilkan langkah konkret.
Didit juga meminta masyarakat dari desa-desa terkait menyatukan aspirasi terlebih dahulu. Kesepakatan bersama dinilai penting agar usulan yang disampaikan kepada perusahaan benar-benar mewakili keputusan masyarakat.
“Kami minta masyarakat merapatkan dulu dan membuat kesepakatan bersama. Dengan begitu, yang disampaikan nanti merupakan keputusan masyarakat, bukan hanya keputusan pemerintah desa,” ujarnya.
DPRD Dorong Penyelesaian Secara Bertahap
Didit mengatakan DPRD Babel bersama pemerintah daerah akan mendorong penyelesaian persoalan plasma secara bertahap. Pelaksanaan plasma oleh perusahaan lain, menurutnya, dapat menjadi salah satu rujukan dalam mencari pola penyelesaian.
“Kalau perusahaan lain bisa, mengapa yang ini tidak bisa? Ini menjadi pegangan bagi kita untuk memperjuangkan hak masyarakat,” kata Didit.
Menurut Didit, keberadaan perusahaan perkebunan harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Skema plasma dinilai dapat menjadi salah satu sumber tambahan pendapatan sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Selain persoalan plasma, Didit meminta pemerintah daerah memperhatikan perkembangan harga sawit dan kebutuhan pokok. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
DPRD Babel selanjutnya mendorong pemerintah daerah, perusahaan perkebunan dan masyarakat membangun komunikasi terbuka untuk mencari penyelesaian persoalan plasma secara adil serta sesuai ketentuan yang berlaku.
