Caption Foto: Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya menyampaikan pandangan dalam RDP bersama Tim Pansus DPR RI
PANGKALPINANG| FAKTAKEADILAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan sekaligus menagih hak daerah dari sektor pertimahan, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti timah.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Panitia Khusus (Pansus) DPR RI di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (28/8/2026).
Didit menilai RUU Daerah Kepulauan menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi dan hak daerah yang memiliki karakter geografis kepulauan.
“Ini langkah awal yang sangat penting yang dilakukan DPR RI untuk membahas undang-undang tentang kepulauan. Kita harus memperjuangkan hak daerah kepulauan sesuai dengan karakteristik wilayahnya,” kata Didit.
Menurut Didit, pengesahan RUU tersebut berpotensi memperbesar ruang fiskal daerah kepulauan. Babel, kata dia, berpeluang memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp3,5 triliun jika mendapatkan alokasi lima persen dari skema dana yang diperjuangkan melalui regulasi tersebut.
“Kalau kita mendapatkan lima persen saja, hitungannya bisa sekitar Rp3,5 triliun. Ini tentu akan memberikan ruang fiskal yang sangat besar untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Tambahan ruang fiskal tersebut, menurut Didit, dapat diarahkan untuk memperkuat sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.
Peningkatan layanan kesehatan menjadi salah satu perhatian DPRD Babel. Didit menyebut pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, agar masyarakat tidak harus berobat ke luar daerah untuk mendapatkan layanan tertentu.
“Cita-cita saya bersama gubernur adalah bagaimana sumber daya kesehatan kita ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat Babel kalau sakit harus berobat ke Jakarta atau Palembang,” katanya.
Untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Babel telah menjalin kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), terutama dalam pengembangan dan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di daerah.
DPRD Babel Tagih Royalti Timah
Selain RUU Daerah Kepulauan, DPRD Babel kembali menyuarakan persoalan hak daerah dari sektor pertimahan, termasuk DBH dan royalti timah.
Didit menegaskan masih terdapat hak daerah dari royalti timah yang belum diterima. DPRD Babel meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran tersebut.
“Ini uang rakyat Babel. Hak-hak daerah harus segera diselesaikan. Sampai hari ini belum ada pencairan DBH dari royalti timah yang kita perjuangkan,” tegas Didit.
DPRD Babel juga meminta Kementerian Keuangan mempercepat penyelesaian pembayaran hak daerah tersebut. Menurut Didit, persoalan royalti timah berkaitan langsung dengan kemampuan daerah membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kita Menteri Keuangan bisa segera menyelesaikan hal tersebut. Yang kita tagih ini bukan uang pribadi, tetapi uang rakyat Babel yang memang menjadi hak daerah,” ujarnya.
Didit mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, DPRD, dan masyarakat daerah kepulauan memperkuat kolaborasi dalam memperjuangkan regulasi yang memberikan keadilan fiskal bagi daerah kepulauan.
“Ini perjuangan bersama. Daerah harus bersatu dan berkolaborasi agar RUU Kepulauan bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memastikan hak-hak daerah seperti DBH dan royalti timah benar-benar dibayarkan,” pungkasnya.
