Caption Foto: Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya audiensi dengan PT Pertamina.
Wartawan : Andri
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi dengan PT Pertamina untuk membahas kelangkaan gas LPG 3 kilogram yang berdampak pada kebutuhan rumah tangga, pelaku UMKM, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Audiensi berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Senin (2/2/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan hasil pertemuan tersebut memastikan pasokan LPG 3 kilogram di seluruh wilayah Bangka Belitung akan kembali normal mulai 5 Februari 2026.
Namun demikian, distribusi diminta dilakukan secara tepat sasaran agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Distribusi harus diawasi secara ketat. Karena itu akan dibentuk tim pengawasan terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan. Ini menjadi kewenangan eksekutif,” ujar Didit kepada wartawan.
Didit juga menyampaikan bahwa Pertamina memastikan ketersediaan LPG dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan untuk mencegah gangguan distribusi pada periode dengan tingkat konsumsi tinggi.
Terkait Harga Eceran Tertinggi (HET), Didit menilai diperlukan dasar hukum yang jelas dan berkeadilan. Penetapan HET, menurutnya, harus mempertimbangkan kondisi geografis Bangka Belitung, khususnya bagi agen yang melayani wilayah terpencil.
“Pendekatannya harus objektif. Jangan sampai agen terbebani, tapi masyarakat juga dirugikan,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Babel bersama Gubernur mendorong pemerintah pusat membangun kilang atau depo penampungan LPG di Bangka Belitung.
Fasilitas tersebut dinilai penting untuk menjamin ketersediaan pasokan di wilayah kepulauan yang rawan terdampak cuaca ekstrem.
“Dengan adanya kilang atau penampung LPG di daerah, ketergantungan pasokan dari luar dapat ditekan sehingga kelangkaan tidak terus berulang,” pungkas Didit.
