Caption Foto: Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar fit and proper test terhadap 14 calon Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Babel periode 2026–2030 di Pangkalpinang, Sabtu (26/9/2026).
PANGKALPINANG| FAKTAKEADILAN – Sebanyak 14 calon Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang digelar Komisi I DPRD Babel.
Proses seleksi berlangsung hampir 10 jam di Pangkalpinang, Sabtu (26/9/2026). Setiap peserta menjalani pendalaman selama sekitar 30 hingga 40 menit dengan materi yang meliputi pemahaman regulasi, integritas, wawasan kelembagaan, hingga kemampuan manajerial.
Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlevi Syahrun, mengatakan seluruh peserta mendapatkan perlakuan dan materi pertanyaan yang sama selama proses uji kelayakan dan kepatutan.
“Pertanyaan tidak ada yang berbeda, semuanya kita perlakukan sama,” kata Pahlevi.
Menurut Pahlevi, meskipun pertanyaan yang diberikan sama, setiap peserta memiliki cara berbeda dalam menyampaikan jawaban. Kemampuan peserta dalam memberikan jawaban secara terstruktur dan argumentatif menjadi salah satu aspek yang diperhatikan tim penilai.
“Ketika dia menjawab secara terstruktur, runut, lengkap dengan argumentasinya, itu mungkin menjadi daya tarik tim penilai,” ujarnya.
Pahlevi menyebut kualitas 14 calon Komisioner KID Babel secara umum relatif berimbang. Para peserta dinilai memiliki pemahaman mengenai tugas dan fungsi Komisi Informasi.
Setelah tahapan fit and proper test selesai, Komisi I DPRD Babel akan merumuskan hasil penilaian melalui rapat pleno. Dari 14 peserta tersebut akan dipilih lima nama untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Babel sesuai mekanisme yang berlaku.
Lima nama hasil seleksi selanjutnya akan diproses untuk diajukan kepada Gubernur Babel.
Pahlevi menjelaskan, seluruh hasil penilaian terhadap 14 peserta tetap dituangkan dalam berita acara sebagai bagian dari dokumentasi proses seleksi. Sementara lima peserta berdasarkan hasil penilaian yang akan diajukan melalui pimpinan DPRD.
“Secara hierarkis dari penilaian yang kita berikan, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara. Namun, yang dilaporkan kepada gubernur tentunya lima orang,” pungkasnya.
