Caption Foto: Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menerima aspirasi Aliansi Masyarakat Desa Bedengung bersama mahasiswa Dema IAIN SAS Babel di Gedung DPRD Babel, Rabu (7/10/2026).
PANGKALPINANG |FAKTAKEADILAN– Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menerima aspirasi Aliansi Masyarakat Desa Bedengung bersama mahasiswa Dema IAIN SAS Babel di Gedung DPRD Babel, Rabu (7/10/2026).
Dalam aksi tersebut, massa meminta DPRD Babel membantu mencari solusi atas sejumlah persoalan yang mereka tuduhkan terkait kepemimpinan Kepala Desa Bedengung, Amirullah.
Didit mempersilakan perwakilan masyarakat dan mahasiswa menyampaikan aspirasi di ruang Badan Musyawarah (Banmus). Namun, ia menegaskan setiap tudingan harus disertai bukti agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
“Kalau ada bukti, kirim ke tim kami,” kata Didit.
Dalam forum tersebut, mahasiswa mengaku melakukan advokasi setelah menerima keluhan masyarakat mengenai persoalan pemerintahan desa yang disebut telah berlangsung selama dua hingga tiga tahun. Massa juga menyuarakan tuntutan agar Kepala Desa Bedengung, Amirullah, mengundurkan diri dari jabatannya.
Selain persoalan tata kelola pemerintahan desa, masyarakat turut menyampaikan sejumlah dugaan, mulai dari intimidasi, pengangkatan ketua RT, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga kebijakan terhadap perangkat desa.
Salah seorang warga bahkan mengungkap dugaan intimidasi menggunakan senjata tajam yang disebut melibatkan seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dugaan tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Masyarakat berharap berbagai persoalan yang disampaikan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pemerintahan, sehingga tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Pertemuan tersebut turut melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Babel, Inspektorat, bagian hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bangka Selatan, kepolisian, mahasiswa, serta perwakilan masyarakat.
DPRD Babel menegaskan bahwa setiap laporan dan tudingan yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa harus melalui proses verifikasi. Berbagai dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
