Caption Foto: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi, NasaptaRabu (26/8/2026).
PANGKALPINANG | FAKTAKEADILAN– DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan mengkaji usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti persoalan kewajiban plasma PT Foresta Lestari Dwikarya di Kabupaten Belitung apabila usulan tersebut diajukan secara resmi.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, mengatakan usulan yang diterima sejauh ini masih bersifat lisan dari Anggota DPRD Kabupaten Belitung Fraksi Partai NasDem, I Bagus Diarsa. Karena itu, DPRD Babel masih menunggu pengajuan resmi dari kepengurusan Partai NasDem tingkat daerah maupun Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Belitung.
“Usulan tersebut sebelumnya masih disampaikan secara lisan. Jika nantinya kami menerima usulan resmi, tentu akan kami kaji secara menyeluruh,” kata Edi di Pangkalpinang, Rabu (26/8/2026).
Menurut Edi, pembentukan Pansus harus memiliki tujuan yang jelas, terutama untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi serta mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban plasma dan ketentuan perizinan yang berlaku.
Ia menegaskan kewenangan membentuk Pansus berada di DPRD Kabupaten Belitung. Karena itu, seluruh proses harus mengikuti mekanisme kelembagaan dan tata tertib DPRD.
“Keputusan pembentukan Pansus merupakan kewenangan DPRD Kabupaten Belitung dan harus mengikuti mekanisme serta tata tertib yang berlaku,” ujarnya.
Edi menambahkan, DPRD Babel pada prinsipnya mendukung setiap langkah pengawasan terhadap persoalan plasma selama dilakukan melalui prosedur yang benar. Menurutnya, mekanisme yang sesuai aturan akan membuat proses pemeriksaan berjalan objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dukungan terhadap penyelesaian persoalan plasma harus tetap berada dalam koridor aturan. Tujuannya agar hak masyarakat dapat diperjuangkan secara terbuka, objektif, dan berkeadilan,” tegasnya.
