Caption Foto: Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya memfasilitasi pertemuan PT Timah Tbk dengan perwakilan Aliansi Tambang Rakyat
PANGKALPINANG| FAKTAKEADILAN — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi pertemuan PT Timah Tbk dengan perwakilan Aliansi Tambang Rakyat untuk mencari solusi atas persoalan timah masyarakat yang masih tertahan serta laporan dugaan intimidasi terhadap penambang rakyat.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan dua poin utama yang akan segera ditindaklanjuti bersama manajemen PT Timah.
Poin pertama menyangkut kepastian penyelesaian timah milik masyarakat yang telah diamankan dan masih tersimpan tanpa kejelasan status. Didit menyebut terdapat timah masyarakat yang telah berada dalam penyimpanan selama enam bulan hingga satu tahun.
“Aliansi Tambang Rakyat mempertanyakan status timah yang tertahan. Ada yang sudah enam bulan, bahkan satu tahun. PT Timah juga mengakui barang tersebut dititipkan di PT Timah,” kata Didit usai pertemuan.
Direktur Operasi PT Timah bersama jajaran manajemen, menurut Didit, berkomitmen menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mendata timah milik masyarakat dan mencari formula penyelesaian bersama para pemilik.
“Pak Dirops dan Pak Gugun hari ini akan menyelesaikan masalah itu dengan para pemilik timah. Mereka meminta data yang diperlukan dan PT Timah berjanji mencari solusi penyelesaiannya,” ujarnya.
Pertemuan juga membahas laporan dugaan intimidasi terhadap penambang rakyat di Pulau Bangka. Sejumlah masyarakat disebut mengaku mendapat tekanan dan ancaman dari oknum tertentu terkait aktivitas pertambangan timah.
“Ada laporan dari Bangka mengenai oknum-oknum yang mengintimidasi, menakut-nakuti, bahkan mendatangi rumah masyarakat terkait persoalan timah. Artinya, masyarakat penambang merasa ditakut-takuti,” ungkap Didit.
Menanggapi laporan tersebut, Direktur Operasi PT Timah, Hendry, membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami intimidasi atau tindakan yang dinilai merugikan.
“Pak Dirops membuka diri. Siapa pun oknumnya silakan dilaporkan kepada Pak Hendry. Beliau akan menindaklanjuti, tetapi laporan harus berdasarkan fakta,” tegas Didit.
PT Timah juga akan menyiapkan nomor pengaduan khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan intimidasi maupun tindakan lain yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan timah.
“Nanti akan dibuka nomor khusus untuk menerima aduan masyarakat jika ada oknum-oknum yang mengintimidasi masyarakat terkait masalah timah ini,” kata Didit.
DPRD Babel berharap tindak lanjut kedua persoalan tersebut dapat memberikan kepastian bagi masyarakat penambang sekaligus memastikan setiap laporan ditangani melalui mekanisme yang jelas dan berdasarkan fakta.
