Caption Foto: Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya memimpin rapat koordinasi bersama BPS, Pemerintah Provinsi Babel, serta perwakilan pemerintah desa dan kelurahan terkait pemutakhiran DTSEN di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (12/10/2026).
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong keterlibatan kepala desa dan lurah dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau data desil. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akurasi pendataan dan memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Pemerintah Provinsi Babel, serta perwakilan pemerintah desa dan kelurahan di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (12/10/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan kepala desa dan lurah perlu dilibatkan secara langsung karena memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing. Keterlibatan mereka diharapkan dapat memperbaiki kualitas data sekaligus meminimalkan keluhan terkait penetapan desil.
“Alhamdulillah, BPS Pusat sudah datang. Kesimpulannya, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Babel akan langsung ke BPS untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah kepala desa serta lurah se-Babel. Pendataan desil ini dinilai belum tepat sasaran sehingga kepala desa dan lurah menjadi resah, karena mereka tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pendataan,” kata Didit.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Didit Srigusjaya bersama Sekretaris Daerah Babel, Fery Afrianto. Turut hadir Statistisi Ahli Madya BPS Pusat Din Nurika Agustina dan Hardiyanto, Kepala BPS Babel Sugeng Arianto, serta kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lurah dari berbagai wilayah di Babel.
Didit menyampaikan, DPRD Babel mendorong pemutakhiran DTSEN dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa melalui mekanisme musyawarah desa. Mekanisme ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pendataan.
Meski demikian, proses pemutakhiran data membutuhkan dukungan operasional. DPRD Babel bersama pemerintah provinsi masih membahas kemungkinan dukungan anggaran, termasuk harapan adanya dana pendamping dari pemerintah kabupaten dan kota.
“Dengan adanya dukungan dana operasional, pemutakhiran data ini bisa dilakukan secara lebih optimal. BPS juga sepakat untuk mendampingi, bersama Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya yang menangani program bantuan. Dengan melibatkan semua pihak, kita berharap data yang dihasilkan semakin akurat,” ujarnya.
Selain mendorong keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan, DPRD Babel juga mengusulkan penambahan variabel kearifan lokal dalam DTSEN. Didit menegaskan, usulan tersebut bertujuan melengkapi variabel yang telah digunakan, bukan menggantikan sistem pendataan nasional yang berlaku.
Usulan penambahan variabel lokal tersebut telah disampaikan kepada BPS Pusat dan akan diteruskan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk dipertimbangkan dalam penyempurnaan pendataan sosial ekonomi.
“Babel baru mengusulkan penambahan variabel lokal. Artinya, variabel yang sudah ada tidak diubah, hanya ditambahkan variabel kearifan lokal. Inilah yang akan kami sampaikan kepada BPS Pusat dan Bappenas agar bisa diakomodasi,” jelas Didit.
Terkait tuntutan kepala desa dan lurah mengenai penghentian sementara penyaluran bantuan, Didit menjelaskan bahwa tindak lanjutnya menjadi kewenangan gubernur melalui penyampaian surat kepada pihak terkait. Ia berharap aspirasi tersebut dapat diproses sesuai kewenangan masing-masing.
Sementara itu, Kepala BPS Babel, Sugeng Arianto, mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi sarana untuk menyamakan persepsi mengenai pemutakhiran DTSEN sekaligus memberikan pemahaman kepada pemerintah desa, kelurahan, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami berusaha menyamakan persepsi, terutama terkait program pemutakhiran data. Kami juga menghadirkan narasumber untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Intinya, keterlibatan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu kunci, disertai konsolidasi di semua tingkatan untuk membangun kolaborasi di lapangan hingga tingkat desa,” kata Sugeng.
DPRD Babel berharap koordinasi lintas instansi dan pelibatan pemerintah desa serta kelurahan dapat membantu menyelesaikan persoalan pendataan secara bertahap. Perbaikan kualitas DTSEN diharapkan mendukung penetapan penerima bantuan sosial yang lebih akurat, sesuai kondisi masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
