Caption Foto : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eddy Iskandar mengapresiasi keberhasilan Pemprov Babel mempertahankan opini WTP dari BPK R
PANGKALPINANG |FAKTAKEADILAN– DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi yang kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Apresiasi disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, usai memimpin Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Kamis (18/6/2026).
“Alhamdulillah, kita bersyukur hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kembali mendapatkan opini WTP. Ini sudah sembilan kali berturut-turut dan tentu menjadi capaian yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Eddy.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Meski demikian, Eddy mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Pasalnya, BPK masih memberikan sejumlah rekomendasi kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus segera ditindaklanjuti.
“Kembali mendapatkan opini WTP dan ini yang patut disyukuri. Namun tentu ada juga rekomendasi yang diberikan oleh BPK, terutama kepada beberapa OPD. Ini akan menjadi atensi khusus kami di DPRD,” katanya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Babel memastikan akan mengawal pelaksanaan seluruh rekomendasi BPK agar setiap temuan dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan membahas kembali bersama pemerintah daerah sehingga rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat segera dilaksanakan dan dituntaskan dalam waktu yang sudah ditentukan sesuai aturan,” tegasnya.
Eddy menambahkan, tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia berharap seluruh perangkat daerah menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.
“Apa yang menjadi atensi dari BPK harus segera ditindaklanjuti dengan serius. Kita berharap semua rekomendasi dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan,” ujarnya.
Ia juga menilai tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan akan semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, profesionalisme aparatur dan kualitas tata kelola keuangan harus terus ditingkatkan agar opini WTP dapat terus dipertahankan.
“Harapan kita tentu semakin baik ke depan. Tantangan pemerintah akan semakin besar sehingga pengelolaan keuangan harus semakin profesional agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan,” tutup Eddy.
