Caption Foto: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Nasapta.
TANJUNGPANDAN |FAKTAKEADILAN– Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Edi Nasapta, meminta Pertamina Patra Niaga segera memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan BBM, khususnya Pertalite, di Pulau Belitung menyusul antrean panjang di sejumlah SPBU.
Desakan tersebut disampaikan Edi pada Senin (21/9/2026). Menurutnya, kondisi antrean yang terjadi sebelumnya menunjukkan perlunya langkah cepat untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Edi meminta Pertamina tidak hanya memastikan ketersediaan stok secara administratif, tetapi juga menjamin BBM dapat diperoleh masyarakat secara wajar di lapangan.
“Pertamina jangan hanya mengatakan stok aman, sementara kenyataan di lapangan masyarakat masih mengantre panjang. Ukuran pasokan aman bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi BBM tersedia dan dapat diperoleh masyarakat secara wajar,” tegas Edi.
Jika pasokan di lapangan belum mencukupi, Edi meminta Pertamina segera menyesuaikan distribusi dan memastikan pelayanan di SPBU berjalan optimal.
Selain pasokan, Edi meminta Pertamina membuka informasi terkait kondisi distribusi BBM di Belitung. Data yang diminta mencakup kuota, stok, penyaluran harian, hingga jadwal distribusi ke masing-masing SPBU.
“Dalam waktu 2×24 jam, Pertamina harus memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab antrean ini sekaligus menyampaikan jadwal pemulihan pasokan,” katanya.
Edi juga meminta pemerintah daerah bersama Pertamina mengevaluasi kebutuhan BBM masyarakat Belitung. Jika kebutuhan riil lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia, usulan penambahan kuota perlu disampaikan kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Belitung bersama Pertamina telah membahas penanganan antrean dan menerapkan pengaturan pengisian Pertalite berdasarkan tanggal untuk mengurai kepadatan di SPBU.
Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada 21 September 2026 dengan pengaturan sepeda motor dilayani pada tanggal ganjil, sedangkan mobil pada tanggal genap.
Edi juga mendorong pengawasan terhadap pembelian berulang, penimbunan, pengeritan, serta penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pengawasan tersebut, menurutnya, tetap harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menggunakan BBM untuk aktivitas produktif.
“Yang harus ditindak adalah penimbunan dan penyalahgunaan, bukan nelayan atau masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan BBM untuk bekerja,” ujarnya.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan, Edi akan mendorong koordinasi antara DPRD Babel, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemerintah daerah, Dinas ESDM, pengelola terminal BBM, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, serta pengelola SPBU di Belitung.
“Rakyat membutuhkan penyelesaian, bukan saling lempar tanggung jawab. Kirim pasokan darurat sekarang, benahi distribusinya, buka datanya, dan pastikan antrean segera berakhir,” pungkas Edi.
