Caption Foto: Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membahas pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (21/9/2026).
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN – Tujuh fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (21/9/2026).
Dalam perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.997.070.750.343,62, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2.056.647.490.452. Dengan komposisi tersebut, APBD Perubahan 2026 mengalami defisit sebesar Rp59.576.740.108,38.
Berdasarkan keputusan bersama yang dibacakan Sekretaris DPRD Babel Dedy Apriandi, defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp74.576.740.108,38 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto mencapai Rp59.576.740.108,38.
Persetujuan tujuh fraksi disampaikan masing-masing oleh Me Hoa dari Fraksi PDI Perjuangan, Imelda dari Fraksi Golkar, Pahlevi Sahrum dari Fraksi Gerindra, Fery dari Fraksi NasDem, Johan dari Fraksi PKS, Maryam dari Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, serta Kabiransyah dari Fraksi Bintang Persatuan Pembangunan.
Gubernur Babel Hidayat Arsani mengapresiasi DPRD Babel yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan hingga pengambilan keputusan.
Hidayat meminta pengelolaan anggaran dilakukan secara bersama dan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Penggunaan anggaran, menurut Hidayat, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan APBD juga harus terbebas dari kepentingan pribadi maupun praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sementara itu, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026. Kedua sektor tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Didit juga berharap Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Provinsi Babel dapat segera dicairkan. Menurutnya, DBH dapat membantu memperkuat pembiayaan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Harus optimis, hidup harus optimis. Kita berdoa, mudah-mudahan insyaallah, karena itu adalah hak rakyat Bangka Belitung,” ujar Didit.
Dengan persetujuan tujuh fraksi, DPRD Babel bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyepakati Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk diproses sesuai mekanisme hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menjalankan anggaran perubahan sesuai ketentuan serta mengarahkan belanja pada program yang mendukung pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
