Caption Foto : Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Babel, Ferry di Gedung DPRD Babel, Kamis (1/10/2026).
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN— Pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) resmi bergulir di DPRD Babel. Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD diberi target waktu sekitar satu bulan untuk membahas sejumlah persoalan zonasi, termasuk aspirasi masyarakat dari kawasan Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Babel, Ferry, mengatakan pembentukan Pansus merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada DPRD. Seluruh fraksi, kata dia, telah menyepakati agar regulasi tersebut ditinjau kembali.
“Semua fraksi menerima dan sudah kita paripurnakan untuk merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2020,” ujar Ferry setelah Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K, di Gedung DPRD Babel, Kamis (1/10/2026).
Ferry menjelaskan perubahan perda tidak berarti mencabut seluruh ketentuan yang sudah ada. Pemerintah daerah dan DPRD akan melakukan penyesuaian serta penyempurnaan terhadap aturan zonasi agar dapat mengikuti perkembangan regulasi dan kebutuhan wilayah.
Hal tersebut menjadi penting karena kawasan pesisir dan laut Babel memiliki beragam aktivitas. Wilayah tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk perikanan tangkap, budidaya, transportasi, pariwisata hingga kegiatan pertambangan.
Aspirasi Batu Beriga Masuk Pembahasan
Salah satu persoalan yang turut dibahas adalah zonasi perairan Batu Beriga. Aspirasi masyarakat di kawasan tersebut sebelumnya telah diterima DPRD Babel dan menjadi bagian dari proses penyusunan perubahan RZWP3K.
Namun, proses perubahan regulasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah. Ferry menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, termasuk hubungan antara RZWP3K dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Perda itu sampai sekarang belum diasistensikan di pusat. Termasuk apa yang dikatakan Pak Gubernur tadi, Pulau Tujuh,” katanya.
Menurut Ferry, penyelesaian RTRW menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembahasan RZWP3K.
“Kalau RTRW itu selesai, praktis Perda Nomor 3 Tahun 2020 otomatis kelar. Tapi sekarang ini nggak bisa, karena belum selesai RTRW-nya,” ujarnya.
Pansus Akan Koordinasi ke Kementerian
Pansus tidak hanya akan melakukan pembahasan di tingkat DPRD. Langkah koordinasi dengan kementerian terkait juga disiapkan untuk memastikan perubahan aturan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ferry mengatakan pertemuan ke kementerian nantinya akan melibatkan sejumlah pihak, tidak hanya DPRD.
“Yang pertama kita akan ke kementerian bersama perwakilan dari Batu Beriga. Maksudnya bukan hanya dari legislatif, bersama eksekutif dan masyarakatnya juga,” ungkapnya.
Keterlibatan masyarakat tersebut dinilai penting karena perubahan RZWP3K berkaitan langsung dengan ruang hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
DPRD Babel menargetkan Pansus dapat menyelesaikan pembahasan dalam waktu sekitar satu bulan.
“Insyaallah, kita doakan satu bulan,” kata Ferry.
Ia menegaskan aspirasi masyarakat akan tetap menjadi salah satu bahan dalam pembahasan revisi perda.
“Kalau semua aspirasi masyarakat kita anggap semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Karena tanpa masyarakat tidak ada Dewan,” tutupnya.
