Caption foto: Wali Kota Pangkalpinang Prof.Saparudin sampaikan uji coba sistem Smart Parking atau parkir berlangganan di Kota Pangkalpinang.
PANGKALPINANG| FAKTAKEADILAN— Pemerintah Kota Pangkalpinang mulai menguji coba sistem Smart Parking atau parkir berlangganan dengan tarif mulai Rp1.000 per hari. Masa uji coba berlangsung selama tiga bulan, hingga 31 Desember 2026, untuk melihat penerapan sistem sekaligus mengevaluasi berbagai kendala di lapangan.
Sistem tersebut ditandai dengan pembagian rompi dan atribut secara simbolis kepada juru parkir (jukir) yang bertugas di sejumlah titik parkir.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, mengatakan penerapan Smart Parking dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian. Namun, uji coba tetap diperlukan untuk mengetahui apakah konsep yang telah disusun dapat berjalan sesuai kondisi di lapangan.
“Kita mulai 1 Oktober ini melakukan penerapan smart parking atau parkir berlangganan di Kota Pangkalpinang sampai dengan 31 Desember,” kata Saparudin, di Pangkalpinang, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, masa uji coba menjadi kesempatan pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus melakukan perbaikan terhadap sistem sebelum diterapkan lebih lanjut.
Dalam penerapan Smart Parking, pemerintah kota menyiapkan juru parkir dengan sejumlah atribut sebagai identitas petugas resmi.
Atribut tersebut antara lain rompi, kartu nama yang dilengkapi barcode serta permit. Identitas itu diharapkan memudahkan masyarakat membedakan petugas resmi dengan pihak yang tidak memiliki penugasan dari pemerintah.
“Semua sudah siap, juru parkir sudah kita lengkapi dengan semua atributnya, mulai dari rompi, card name yang sudah ada barcode-nya, kemudian permit,” ujar Saparudin.
Selain atribut, para jukir juga telah diberikan aturan dan tata laksana dalam menjalankan sistem parkir berlangganan.
Selama uji coba berlangsung, petugas akan mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari tim yang melibatkan Dinas Koperasi, kepolisian, Kodim serta unsur Forkopimda.
Salah satu skema Smart Parking yang diterapkan adalah tarif berdasarkan lama masa berlangganan.
Pengguna dapat memilih masa langganan satu hari dengan tarif Rp1.000, tujuh hari Rp7.000, atau 30 hari sebesar Rp30.000.
“Kalau mereka langganan satu hari cuma Rp1.000. Kalau langganan tujuh hari berarti Rp7.000, sedangkan 30 hari Rp30 ribu,” jelas Saparudin.
Selama masa langganan masih berlaku, pengguna dapat memanfaatkan layanan parkir di area tepi jalan yang telah ditetapkan pemerintah kota.
Namun, sistem tersebut tidak berlaku pada lokasi yang ditetapkan sebagai tempat parkir khusus, seperti kawasan tertentu di bandara atau lokasi komersial yang memiliki pengelolaan parkir tersendiri.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, Efran, mengatakan pelaksanaan Smart Parking mengacu pada SK Wali Kota serta pemutakhiran data juru parkir.
Saat ini terdapat 146 titik parkir di jalan kota yang dikelola sebanyak 386 juru parkir. Sementara pada ruas jalan provinsi, hasil pemutakhiran data mencatat 167 jukir yang tersebar di 12 titik.
Dishub juga telah melakukan pemetaan potensi parkir di tujuh kecamatan.
Efran menjelaskan, kewenangan Dishub dalam sistem tersebut berada pada retribusi parkir di tepi jalan umum. Sementara pajak parkir pada tempat khusus menjadi kewenangan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).
Menurutnya, terdapat sekitar 80 pelaku usaha yang berpotensi menyelenggarakan pemungutan pajak parkir.
Ia menegaskan mekanisme pajak parkir tidak termasuk dalam sistem Smart Parking.
“Mekanisme pajak parkir tidak berlaku untuk sistem parkir berlangganan. Jika ada pihak yang memungut biaya parkir untuk kepentingan komersial tanpa melapor ke Bakeuda, kami akan memasang pemberitahuan bahwa di area tersebut berlaku parkir gratis,” jelas Efran.
Untuk menggunakan layanan Smart Parking, masyarakat dapat mengunduh aplikasi yang telah disiapkan melalui Google Play Store atau aplikasi mitra yang ditunjuk.
Pengguna kemudian melakukan pendaftaran dengan memasukkan nomor kendaraan roda dua maupun roda empat dengan pelat nomor BN yang akan digunakan dalam layanan parkir berlangganan.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap masa uji coba selama tiga bulan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas sistem, termasuk persoalan teknis, pelayanan jukir, pemanfaatan aplikasi hingga pemahaman masyarakat.
Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi bahan pemerintah untuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem Smart Parking di Kota Pangkalpinang.
