Caption Foto: Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya memimpin RDP bersama Almaster Babel, Satgas Timah.
PANGKALPINANG| FAKTAKEADILAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerima audiensi Aliansi Masyarakat Terzolimi (Almaster) Babel dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Selasa (4/8/2026). RDP tersebut membahas transparansi barang hasil pengamanan Satgas Timah, proses hukum, hingga penataan kawasan pertambangan rakyat.
Rapat dihadiri unsur DPRD Babel, Satgas Timah, aparat penegak hukum, PT Timah Tbk, serta perwakilan masyarakat.
Dalam forum itu, perwakilan Almaster Babel, Guru Nasir, meminta Satgas Timah membuka secara transparan data hasil operasi yang telah dilakukan, termasuk jumlah bijih timah dan balok timah yang diamankan serta lokasi penyimpanannya.
“Berapa banyak operasi yang dilakukan, berapa banyak barang hasil tangkapannya dan ke mana barangnya? Kalau bisa tunjukkan barang itu hari ini ada di gudang PT Timah kepada kami. Kami ingin semuanya terbuka agar masyarakat tidak menduga-duga,” tegas Guru Nasir.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Satgas Timah menjelaskan bahwa barang yang diamankan Satgas dan dititipkan di PT Timah berbeda dengan barang yang sejak awal diamankan langsung oleh Kejaksaan.
“Secara rinci barang sitaan itu ada dan kami siap menunjukkan di mana barang itu disimpan. Silakan nanti perwakilan melihatnya langsung,” ujarnya.
Satgas juga menegaskan masyarakat perlu memahami perbedaan kewenangan dalam proses penanganan barang hasil pengamanan.
“Yang perlu dibedakan adalah barang yang kami amankan dengan barang yang diamankan langsung oleh Kejaksaan. Konteksnya berbeda,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, meminta seluruh data terkait barang hasil pengamanan disampaikan secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk menghindari spekulasi mengenai keberadaan maupun status barang hasil pengamanan.
Didit juga mendorong agar mekanisme pengamanan di lapangan diperbaiki dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan unsur terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami berharap ke depan setiap tindakan pengamanan dapat dilakukan secara terbuka dan melibatkan unsur masyarakat setempat. Jangan sampai ada perbedaan informasi antara petugas dan masyarakat,” katanya.
Selain membahas transparansi barang hasil pengamanan, RDP juga menyoroti aktivitas pertambangan di kawasan hutan serta kepastian ruang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Didit, penataan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan harus dilakukan secara adil tanpa menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda antara perusahaan dan masyarakat.
“DPRD Babel meminta penataan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda antara perusahaan dan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, DPRD Babel juga menyinggung perkembangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Didit menyebut regulasi daerah mengenai IPR telah dibahas dan disahkan, namun implementasinya masih memerlukan koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan instansi terkait.
DPRD Babel menegaskan akan terus mengawal seluruh persoalan yang mengemuka dalam RDP, mulai dari transparansi barang hasil pengamanan, proses hukum, penataan kawasan pertambangan, hingga perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
“Kami berharap seluruh persoalan yang disampaikan dalam RDP tidak berhenti pada forum audiensi. Setiap pihak harus menindaklanjuti hasil pembahasan secara konkret demi kepentingan masyarakat,” pungkas Didit.
