Caption Foto: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Nasapta menyampaikan pandangan terkait pembahasan Perubahan APBD 2026 dan rencana pembangunan Rumah Sakit Jantung, Senin (31/8/2026).
Penulis : Andri
PANGKALPINANG |FAKTAKEADILAN— DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pada penyesuaian anggaran yang masih tersedia serta penyelesaian program yang telah berjalan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengatakan perubahan APBD 2026 tidak terlalu besar karena sebagian besar program telah berjalan. DPRD bersama pemerintah daerah kini fokus menyelesaikan program dan menyesuaikan anggaran yang tersedia.
“Perubahan APBD 2026 tidak terlalu banyak karena sebagian besar program sudah berjalan. Yang tersisa tinggal penyelesaian dan penyesuaian anggaran. Kami berharap seluruh pembahasan bisa dirampungkan tahun ini sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat Bangka Belitung,” ujar Edi, Senin (31/8/2026).
Edi menyampaikan, proyeksi sementara APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2027 berada di atas Rp2 triliun. Namun, angka tersebut masih dapat berubah setelah proses pembahasan bersama pemerintah daerah selesai.
Terkait rencana pembangunan Rumah Sakit Jantung, Edi menegaskan DPRD dan Gubernur sepakat tidak menggunakan skema pinjaman untuk membiayai pembangunan fasilitas kesehatan tersebut.
“Kami mendukung penuh pembangunan Rumah Sakit Jantung karena menjadi kebutuhan masyarakat. Namun, pendanaannya tidak melalui pinjaman,” katanya.
Edi berharap pemerintah pusat segera menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan royalti timah yang menjadi hak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya, dukungan pendanaan tersebut penting untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah.
“Kami berharap pemerintah pusat segera menyalurkan DBH dan royalti timah yang memang menjadi hak Bangka Belitung, sehingga program tersebut dapat segera direalisasikan,” ujar Edi.
Pembahasan perubahan anggaran tersebut diharapkan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah sekaligus menjaga keberlanjutan program prioritas dan pelayanan kepada masyarakat.
