Caption Foto: Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Eddy Gubernur Babel Hidayat Arsani, Rabu (29/7/2026).
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar tiga agenda Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Rabu (29/7/2026).
Dalam rapat tersebut, dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat persetujuan seluruh fraksi, meski disertai sejumlah catatan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, dan dihadiri 30 dari 45 anggota DPRD Babel sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum.
Tiga agenda yang dibahas yakni pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Wakil Ketua I DPRD Babel, Eddy Iskandar, mengatakan seluruh fraksi menerima dua Raperda yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, persetujuan tersebut tetap disertai sejumlah catatan yang diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
“Alhamdulillah semua fraksi menerima. Walaupun ada beberapa catatan berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja pemerintah, tetapi juga ada apresiasi yang disampaikan fraksi terhadap capaian-capaian pemerintah pada tahun 2025,” ujar Eddy.
Menurut Eddy, sejumlah capaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang 2025 mendapat apresiasi dari DPRD. Namun, pemerintah daerah juga diharapkan terus meningkatkan kinerja dan melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang masih memerlukan pembenahan.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, perangkat daerah, dan masyarakat atas dukungan serta kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah provinsi.
“Terima kasih atas kepercayaan dari anggota dewan, pemerintah, SKPD, dan rakyat. Kepercayaan ini akan saya pertahankan untuk ke depannya,” ujar Hidayat.
Gubernur mengatakan, secara umum pelaksanaan pemerintahan dan program pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berjalan normal. Meski demikian, berbagai kekurangan akan terus dievaluasi dan diperbaiki agar pelaksanaan pembangunan ke depan dapat berjalan lebih optimal.
Salah satu perhatian pemerintah daerah adalah rencana pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hidayat mengungkapkan, pembangunan rumah sakit tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan yang cukup besar sehingga pemerintah daerah mempertimbangkan skema pinjaman sekitar Rp293 miliar.
Menurutnya, pinjaman tersebut menjadi salah satu opsi pembiayaan karena kemampuan keuangan daerah saat ini belum mencukupi untuk membangun rumah sakit secara mandiri.
“Kalau kita tidak pinjam, kita tidak bisa membangun. Rumah Sakit Jantung dan Stroke ini harus ada di Bangka Belitung karena banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut,” katanya.
Hidayat menegaskan, keberadaan Rumah Sakit Jantung dan Stroke sangat dibutuhkan masyarakat Babel. Selama ini, pasien yang membutuhkan penanganan khusus untuk penyakit jantung dan stroke masih harus mendapatkan rujukan ke rumah sakit di luar daerah, termasuk Jakarta dan Palembang.
“Kita harus membangun Rumah Sakit Jantung dan Stroke. Jangan sampai masyarakat harus terus pergi ke Jakarta atau Palembang. Kasihan masyarakat kita,” ujarnya.
Ia menyampaikan, pembangunan rumah sakit tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan pembiayaan daerah.
Pemerintah Provinsi Babel juga berharap dukungan berbagai pihak agar fasilitas kesehatan tersebut dapat segera diwujudkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang penting kita berdoa supaya pembangunan ini betul-betul bisa membantu masyarakat Bangka Belitung,” kata Hidayat.
Terkait rencana pinjaman daerah, Hidayat mengatakan pemerintah akan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah serta sumber pendanaan yang tersedia. Ia berharap kondisi keuangan daerah ke depan semakin membaik sehingga kewajiban pembiayaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
