Caption Foto: Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, saat menjadi narasumber dalam FGD pengelolaan lingkungan hidup di ruang Bapperida Kota Pangkalpinang, Kamis (16/04/2026).
Penulis : Andri
PANGKALPINANG | FAKTAKEADILAN— Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan basis data lingkungan sebagai bahan pengambilan keputusan pembangunan daerah, Kamis (16/04/2026), di ruang Bapperida Kota Pangkalpinang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), organisasi perangkat daerah (OPD), serta peserta lainnya.
Dalam pemaparannya, Saparudin menyoroti sejumlah persoalan lingkungan yang masih menjadi tantangan di Kota Pangkalpinang, mulai dari sampah, banjir, hingga minimnya ruang terbuka hijau dan pepohonan di kawasan perkotaan.
Menurutnya, isu lingkungan hidup saat ini bukan lagi persoalan daerah semata, tetapi telah menjadi isu global yang membutuhkan perhatian serius.
“Lingkungan hidup ini bukan isu lokal, tetapi isu global. Di negara mana pun persoalan lingkungan akan selalu menjadi perhatian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Pangkalpinang adalah volume sampah yang mencapai sekitar 100 hingga 120 ton per hari, seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan.
“Semakin tinggi aktivitas masyarakat, maka sampah yang dihasilkan juga semakin banyak. Ini menjadi isu besar di perkotaan,” katanya.
Selain persoalan sampah, banjir juga menjadi perhatian serius pemerintah kota. Menurut Saparudin, kondisi tersebut dipengaruhi oleh topografi wilayah yang memiliki sejumlah cekungan serta saluran drainase yang tersumbat di beberapa titik.
Ia juga menyoroti perubahan fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya area resapan air.
“Banyak saluran air dan selokan yang justru tertutup bangunan, sehingga menghambat aliran air dan memicu banjir,” ujarnya.
Saparudin menambahkan, minimnya pepohonan di wilayah kota turut berdampak terhadap meningkatnya suhu udara dan menurunnya kualitas lingkungan.
“Pepohonan sangat kurang. Ini juga menjadi persoalan lingkungan karena berpengaruh terhadap kualitas udara dan suhu panas di kota,” katanya.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, wali kota menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah tidak boleh eksklusif. Semua pihak harus dilibatkan, baik stakeholder maupun masyarakat secara langsung. Semangat gotong royong menjadi kekuatan kita dalam menyelesaikan persoalan kota,” tegasnya.
FGD ini juga membahas penyusunan basis data lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan dokumen RPPH, RPJMD, KLHS, serta dokumen lingkungan hidup lainnya.
