Caption Foto : Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin memimpin Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027
Wartawan: Andri
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN — Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ruang Pertemuan Bapperida Pangkalpinang, Kamis (19/2/2026).
Forum ini menjadi ruang dialog untuk memastikan perencanaan pembangunan tahunan selaras dengan visi jangka menengah daerah serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menegaskan RKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman utama pelaksanaan pembangunan. RKPD 2027 merupakan tahun kedua implementasi RPJMD 2025–2029 sehingga harus disusun secara matang, terukur, dan berkelanjutan.
“RKPD harus menjadi instrumen evaluasi sekaligus perbaikan. Jangan sampai kesalahan tahun lalu terulang,” ujarnya.
Ia menekankan penyusunan RKPD wajib bersifat aspiratif dengan menampung masukan masyarakat melalui musrenbang, evaluasi program sebelumnya, serta saran pemangku kepentingan.
Secara substansi, RKPD memuat prioritas pembangunan, target kinerja, kerangka pendanaan, hingga rencana program lintas sektor. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS sampai penetapan APBD.
Prof. Saparudin juga mengingatkan agar program daerah selaras dengan rencana pembangunan nasional, termasuk pengembangan kawasan industri dan penguatan pelabuhan di Pangkalbalam.
Selain itu, ia meminta program pembangunan menyentuh persoalan langsung masyarakat, seperti penanganan jalan rusak dan banjir, disertai respons cepat dari pemerintah.
Dalam forum tersebut, wali kota menyoroti pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, banyak persoalan bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi terpadu.
Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang dinilai memiliki posisi strategis sebagai wajah daerah.
Karena itu, kualitas infrastruktur, layanan publik, dan tata kelola kota harus terus diperkuat.
Wali kota juga menekankan pengelolaan aset daerah secara profesional serta membuka peluang kerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
Ia turut mengajak kalangan akademisi berperan aktif memberikan masukan berbasis data dan kajian ilmiah. Pemerintah kota, katanya, terbuka terhadap kritik dan saran demi penyempurnaan RKPD 2027.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, kepala perangkat daerah, serta perwakilan instansi dilingkungan Pemkot Pangkalpinang.
