Caption Foto: Forum rilis data BPS Kota Pangkalpinang menyoroti pentingnya penataan Pelabuhan Pangkalbalam sebagai upaya memperkuat distribusi barang dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Wartawan: Andri
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN— Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mendorong penataan dan pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam sebagai salah satu simpul utama distribusi barang dan jasa guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam forum rilis data yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang, yang dihadiri Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kota Pangkalpinang, Andy Yusfany, S.E., M.Si., mewakili Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin, bersama Kepala BPS Kota Pangkalpinang Dewi Savitri, S.ST., M.Si., serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan bahwa sektor distribusi memegang peranan penting dalam menjaga laju inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat sebagian besar kebutuhan masyarakat di Pulau Bangka masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Kepala BPS Kota Pangkalpinang menyampaikan bahwa ketergantungan terhadap pasokan luar daerah menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas ekonomi masyarakat.
“Sebagian kebutuhan masyarakat masih mengandalkan pasokan dari luar. Ini tentu menjadi tantangan, terutama ketika kondisi pelabuhan dan distribusi mengalami gangguan,” ujarnya, Rabu (01/04/26).
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kondisi Pelabuhan Pangkalbalam yang kerap terdampak surut air laut. Saat kondisi air laut surut, sejumlah kapal harus menunggu untuk dapat bersandar dan melakukan bongkar muat barang.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya logistik yang pada akhirnya memengaruhi harga barang di tingkat masyarakat.
“Ketika laut surut, beberapa kapal harus antre hingga bisa melakukan bongkar muat. Hal ini tentu menambah biaya operasional bagi pelaku usaha logistik,” katanya.
Sementara itu, Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Pangkalpinang Andy Yusfany mengatakan, Pemkot Pangkalpinang berencana melakukan penataan pelabuhan secara menyeluruh melalui koordinasi lintas instansi, termasuk Kementerian Perhubungan, KSOP, dan perangkat daerah terkait.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pemerintah daerah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh stakeholder,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi dengan berbagai pihak seperti BPS, KSOP, BULOG, TNI, Polri, hingga instansi vertikal lainnya menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pemkot Pangkalpinang juga menyampaikan apresiasi kepada BPS Kota Pangkalpinang atas kontribusi data sektoral yang selama ini menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
“Informasi dan data yang disampaikan BPS sangat bermanfaat sebagai input positif bagi pemerintah kota dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pemerintah berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali di Kota Pangkalpinang.
