Caption Foto: Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayu Trisna, memimpin rapat koordinasi progres kegiatan strategis Tahun Anggaran 2026 di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Wartawan : Andri
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN – Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayu Trisna, memimpin rapat koordinasi strategi dan progres kegiatan strategis Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2026 di ruang Smart Room Center Lantai 2 Kantor Wali Kota, Rabu (4/3/2026).
Dalam arahannya, Dessy menegaskan sejumlah paket kegiatan yang diusulkan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan selaras dengan visi misi pembangunan Kota Pangkalpinang.
Beberapa program prioritas yang dibahas di antaranya pembangunan SMP Negeri 11, renovasi SD Negeri 20, serta pengadaan alat berat untuk mendukung pengelolaan sampah.
“Program yang diusulkan ini harus benar-benar memberikan output nyata bagi masyarakat dan selaras dengan visi misi Kota Pangkalpinang,” ujar Dessy.
Ia menjelaskan, rapat tersebut merupakan pertemuan awal untuk memantau progres dan realisasi kegiatan strategis 2026. Ke depan, rapat evaluasi akan dilaksanakan secara berkala guna memastikan pengendalian program berjalan optimal.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut memaparkan perkembangan kegiatan, di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Kesehatan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo, Dedi, menyampaikan kebutuhan anggaran pengelolaan jaringan internet mengalami peningkatan kapasitas. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp5,4 juta, kini meningkat menjadi sekitar Rp9,7 juta seiring perluasan layanan dan penambahan kapasitas bandwidth. Program tersebut telah berjalan sejak 2023 dan saat ini telah terpasang 100 persen.
Sementara itu, Dispora melaporkan alokasi dana hibah sebesar Rp1 miliar pada tahun ini. Proses pencairan masih menunggu tahapan lanjutan dengan penekanan pada verifikasi item belanja agar sesuai ketentuan yang berlaku.
Dinas Kesehatan juga memaparkan rencana pemeriksaan kesehatan lingkungan dan layanan kesehatan gratis dengan alokasi anggaran sekitar Rp68 juta pada 2026.
Pelaksanaannya dijadwalkan pada Februari, April, dan Agustus, dengan pendampingan dari pihak Kejaksaan, termasuk kunjungan lapangan ke sejumlah puskesmas.
Dessy menekankan pentingnya pendampingan aparat penegak hukum agar seluruh program berjalan sesuai regulasi dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi.
“Setiap program harus direncanakan dan dilaksanakan secara hati-hati, transparan, serta tepat waktu agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh OPD untuk mempercepat realisasi kegiatan strategis serta meningkatkan koordinasi lintas sektor.
