Caption foto :IPM Bangka Belitung mendesak DPRD Babel mengevaluasi distribusi BBM menyusul antrean panjang SPBU dan tingginya harga BBM eceran yang membebani masyarakat.
PANGKALPINANG |FAKTAKEADILAN — Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Bangka Belitung mendesak DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera mengevaluasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang masih bermasalah.
Desakan tersebut menyusul antrean panjang di sejumlah SPBU dan tingginya harga BBM eceran yang dinilai semakin membebani masyarakat, termasuk kalangan pelajar.
Ketua Bidang Advokasi Pimpinan Wilayah IPM Bangka Belitung, Andre, mengatakan harga BBM eceran yang mencapai Rp14.000 hingga Rp19.000 per liter serta panjangnya antrean di SPBU telah mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut tidak hanya menyita waktu produktif warga dan meningkatkan pengeluaran, tetapi juga berpotensi menghambat mobilitas pelajar dalam mengakses fasilitas pendidikan.
“Masyarakat terpaksa membuang waktu produktif mereka hanya untuk mengantre BBM. Waktu bekerja hilang, pengeluaran membengkak, aktivitas ibadah terganggu, hingga para pelajar kesulitan untuk mengakses fasilitas pendidikan. Ini bukan lagi situasi yang bisa dimaklumi,” tegas Andre dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
IPM Babel menilai transparansi penyebab terganggunya pasokan BBM menjadi hal penting yang harus segera dijelaskan kepada masyarakat. Kepastian pelayanan dan langkah penanganan yang terukur juga diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Babel menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (29/10/2026) pukul 13.00 WIB di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, sebelumnya menyampaikan bahwa undangan telah dilayangkan kepada General Manager Pertamina, Kapolda Babel, pemerintah daerah, serta seluruh pemilik SPBU di Bangka Belitung untuk membahas persoalan distribusi BBM.
Andre meminta DPRD memastikan Pertamina dan pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab gangguan pasokan. Pengawasan terhadap penjualan BBM eceran serta evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak terkait juga menjadi tuntutan IPM Babel.
“Kami meminta DPRD Provinsi hadir mewakili suara rakyat untuk mengaudit serta mengevaluasi secara menyeluruh seluruh jajaran terkait. Masyarakat hanya membutuhkan tiga hal mendasar, yakni kemudahan mendapatkan BBM, harga yang sesuai ketentuan pemerintah, dan kepastian pelayanan,” pungkasnya.
IPM Babel berharap DPRD bersama Pertamina dan pemerintah daerah segera menghasilkan solusi konkret agar distribusi BBM kembali normal, antrean di SPBU berkurang, serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
