Caption foto : Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya memimpin RDP bersama Pertamina, pengelola SPBU, aparat penegak hukum, serta perwakilan masyarakat untuk membahas antrean panjang dan kenaikan harga BBM eceran di Bangka Belitung, Kamis (29/10/2026).
PANGKALPINANG FAKTAKEADILAN— DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyepakati tiga langkah untuk mengurai antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta merespons tingginya harga BBM eceran yang mencapai Rp17.000 hingga Rp19.000 per liter di masyarakat.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (29/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri anggota Komisi II DPRD Babel, jajaran direksi Pertamina, pengelola SPBU, aparat penegak hukum (APH), serta perwakilan masyarakat dan pelajar.
Usai memimpin rapat, Didit menyampaikan bahwa salah satu langkah yang disepakati adalah memperpanjang jam operasional SPBU di Pulau Bangka dan Belitung. Untuk SPBU di kawasan perkotaan, operasional direncanakan hingga pukul 21.00 WIB, sedangkan SPBU di wilayah pedesaan hingga pukul 19.00 WIB.
“Alhamdulillah, sudah ada solusi untuk mengurai antrean SPBU se-Pulau Bangka dan Belitung. Kita sepakat atas usulan perpanjangan jam operasional SPBU, dengan catatan harus dikoordinasikan dengan pihak kepolisian setempat agar aspek keamanan tetap terjaga,” ujar Didit.
Langkah kedua, DPRD Babel meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mendata jumlah subpenyalur BBM di setiap kecamatan.
Menurut Didit, pendataan tersebut penting karena pemerintah provinsi belum memiliki data lengkap mengenai keberadaan subpenyalur yang dapat membantu masyarakat memperoleh BBM subsidi dengan harga terjangkau.
“Untuk subpenyalur, ternyata provinsi ini belum memiliki data. Karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta segera mengundang dinas terkait untuk melakukan pendataan,” katanya.
Keberadaan subpenyalur diharapkan dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap BBM subsidi, terutama di wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
CCTV SPBU terhubung dengan kepolisian
Langkah ketiga adalah mendorong pemasangan kamera pengawas atau CCTV di setiap SPBU yang terhubung dengan pihak kepolisian. Sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi dan mencegah penyimpangan.
Didit menegaskan, pengawasan diperlukan agar distribusi BBM berlangsung tertib dan hak masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar tetap terlindungi.
Ia juga menyoroti aktivitas pembelian BBM menggunakan jeriken atau yang dikenal masyarakat sebagai aktivitas ngerit. Menurutnya, aktivitas tersebut perlu diatur dan diawasi agar tidak menghambat atau merugikan masyarakat lain yang juga membutuhkan BBM.
“Kita tidak melarang masyarakat melakukan aktivitas untuk mendapatkan BBM, tetapi jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Kita harus mencari solusi karena masyarakat yang membeli dengan cara ngerit juga mengeluh, sementara masyarakat lainnya ikut terdampak antrean,” tegasnya.
Harga BBM eceran turut menjadi perhatian
Selain antrean, RDP juga membahas tingginya harga BBM eceran yang dinilai membebani masyarakat. Didit menyebut persoalan harga masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait.
Ia turut menyinggung adanya kebijakan pembatasan harga yang sebelumnya telah dibahas, tetapi masih memerlukan klarifikasi dan evaluasi. Menurutnya, penanganan persoalan tersebut perlu mempertimbangkan ketentuan hukum, mengingat BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
DPRD Babel berharap tiga langkah tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait, mulai dari perpanjangan jam operasional SPBU, pendataan subpenyalur, hingga penguatan pengawasan melalui CCTV.
“Intinya, kita mencari solusi agar distribusi BBM berjalan lancar, masyarakat mudah mendapatkan bahan bakar, dan tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkas Didit.
