Caption Foto: Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya menyampaikan setelah rapat audiensi terkait pendataan desil di Banmus DPRD Babel, Kamis (17/9/2026).
PANGKALPINANG| FAKTAKEADILAN– Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menyoroti ketidaksesuaian data desil dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan dan program perlindungan sosial.
Persoalan data desil tersebut dibahas dalam rapat audiensi terkait pendataan desil yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (17/9/2026).
Didit menilai pemerintah desa perlu dilibatkan lebih aktif dalam proses pendataan. Pemerintah desa dinilai memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Pendataan yang dilakukan oleh beberapa instansi itu tidak melibatkan pemerintahan desa sehingga tidak begitu akurat. Pada saat data dikelola oleh pemerintah pusat, ini tidak sesuai dengan di lapangan,” kata Didit.
Didit memberikan contoh adanya warga yang hampir berusia 70 tahun, tidak memiliki rumah dan pekerjaan, tetapi tercatat dalam desil 7. Sebaliknya, warga yang memiliki dua mobil dan usaha justru tercatat dalam desil 2.
“Contoh, ada orang tidak punya rumah, usia hampir 70 tahun, tidak ada pekerjaan, itu masuk desil 7. Tapi ada yang punya dua mobil, punya usaha masuk desil 2,” ujarnya.
Menurut Didit, persoalan ketidaksesuaian data juga disampaikan sejumlah kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam audiensi. DPRD Babel bersama pemerintah daerah dan pemerintah desa selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong pembaruan serta verifikasi data.
“DPRD bersama pemerintah kabupaten/kota, provinsi, maupun para kepala desa, BPD se-Bangka Belitung akan segera berkoordinasi kepada BPS pusat, Kementerian Sosial, Bappenas, BKKBN dan instansi-instansi lainnya,” jelasnya.
Didit juga mengusulkan agar Gubernur Babel menyampaikan surat kepada pemerintah pusat untuk meninjau sementara penggunaan data desil sampai proses pembaruan dan verifikasi selesai.
“Kalau bisa kita minta kepada Bapak Gubernur mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk di-off dulu. Artinya data ini jangan dipergunakan lagi dulu sementara. Karena jika digunakan ini akan memperpanjang permasalahan,” tegasnya.
Selain pembaruan data, Didit mendorong pemerintah desa dilibatkan dalam setiap proses pendataan masyarakat. Konfirmasi kepada pemerintah desa dinilai penting untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
“Ke depannya pemerintah desa dilibatkan. Pendataan oleh instansi-instansi manapun harus setidaknya konfirmasi ke pemerintah desa. Hanya kepala desa yang paham situasi kondisi masyarakat,” katanya.
Didit juga mengusulkan pembangunan bank data daerah yang terintegrasi dan akurat. Menurutnya, data yang valid dibutuhkan bukan hanya untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi dasar berbagai program pembangunan.
“Manfaat pendataan ini sangat luar biasa, bukan hanya untuk sembako, tetapi banyak kegiatan kita yang membutuhkan data. Dengan data yang tunggal seperti ini, jika tidak kita cermati, ini bahaya,” ujarnya.
Terkait 41 variabel yang digunakan dalam menentukan desil, Didit meminta karakteristik lokal ikut menjadi pertimbangan. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, menurutnya, tidak selalu sama di setiap daerah.
“Silakan 41 variabel didata, tapi ada komponen-komponen lokal yang harus diperhatikan. Situasi kondisi di masing-masing provinsi dan daerah itu berbeda,” kata Didit.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugeng Arianto, menjelaskan bahwa data desil dibangun dari berbagai sumber dan membutuhkan proses verifikasi serta validasi secara berkelanjutan.
“Verifikasi dan validasi itu bagian terpenting untuk memastikan keakuratan data sebelum dijadikan dasar implementasi program. Proses updating data ini sebenarnya tidak dipatok berkala saja, tetapi berlangsung terus-menerus,” kata Sugeng.
Sugeng mengajak masyarakat dan pemerintah desa aktif memperbarui data serta melengkapi dokumen administrasi pendukung. Kelengkapan data dan dokumen diperlukan agar proses pemutakhiran dapat berjalan optimal hingga tingkat pusat.
