Caption Foto : Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta menyampaikan pandangan terkait pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mencermati secara menyeluruh perubahan postur APBD 2026 untuk memastikan anggaran daerah yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta seusai Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (10/8/2026).
Edi mengatakan, pembahasan perubahan APBD akan melihat kondisi anggaran pada akhir tahun sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan dan perkembangan daerah.
“Di situ kita akan memeriksa bagaimana postur anggaran akhir ini. Ini kan direncanakan di awal, nanti di akhir bagaimana penyesuaian-penyesuaiannya,” ujar Edi.
Menurut Edi, DPRD Babel juga akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk memastikan penggunaan anggaran tetap sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
DPRD Babel, lanjut Edi, siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengawal proses perubahan anggaran hingga pembahasannya selesai.
“Insyaallah dari DPRD akan mengawal jalannya Pemerintah Provinsi ini dengan baik. Semoga pemerintah dan DPRD selalu solid bersama-sama,” katanya.
Edi menekankan, keterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara cermat. Setiap program yang memperoleh alokasi anggaran harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
“Anggaran yang tidak seberapa ini bisa dimaksimalkan benar-benar untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
