Caption Foto: Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya bersama Gubernur di Ruang Rapat Paripurna.
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menegaskan rapat paripurna terkait posisi Wakil Gubernur Babel belum membahas keputusan atau usulan pemberhentian.
Menurut Didit, DPRD masih menjalankan mekanisme penyampaian pendapat untuk mendalami persoalan yang berkaitan dengan posisi Wakil Gubernur Babel.
“Ini bukan pengusulan berhenti, tapi mekanismenya masih panjang. Kita mendengarkan pengusul menyampaikan alasan tentang permasalahan posisi Wakil Gubernur,” kata Didit seusai rapat paripurna DPRD Babel, Senin (10/8/2026).
Didit mengatakan DPRD juga akan meminta pandangan Pemerintah Provinsi Babel mengenai posisi Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara terkait persoalan hukum yang menjadi latar belakang polemik tersebut, Didit menegaskan DPRD tidak akan mencampuri proses peradilan yang masih berlangsung.
“Secara konstitusi itu sangat jelas, kita menunggu keputusan hakim. Kita tidak boleh mengintervensi hakim, maka biarkan proses hukum berjalan,” ujarnya.
Didit menjelaskan penyampaian pendapat merupakan hak anggota DPRD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD. Penggunaan hak tersebut tidak otomatis berarti DPRD mengusulkan pemberhentian Wakil Gubernur.
“Ini hak anggota DPRD yang diatur dalam undang-undang dan tata tertib. Apakah nanti disetujui atau tidak disetujui oleh fraksi, itu wewenang fraksi masing-masing,” katanya.
Menurut Didit, DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan optimal. Melalui mekanisme tersebut, DPRD ingin memperoleh penjelasan terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk posisi Wakil Gubernur.
“Tidak ada istilah menzalimi. Yang kami pikirkan ialah kinerja pemerintah daerah Bangka Belitung,” tegasnya.
Didit mengatakan tahapan selanjutnya akan dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD untuk menentukan mekanisme dan agenda berikutnya.
“Artinya mekanismenya belum berjalan. Nanti fraksi-fraksi akan Bamus,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat menghormati fungsi DPRD dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Didit mempersilakan pihak di luar DPRD menyampaikan pandangan terkait persoalan tersebut.
“Kami tidak melarang teman-teman yang berada di luar DPRD untuk memberi pandangan, itu sah-sah saja. Tapi tolong hak kami juga dihargai, saling menghargai,” katanya.
Didit kembali menegaskan proses tersebut belum memasuki tahap pengambilan keputusan mengenai pemberhentian Wakil Gubernur Babel.
Seluruh tahapan selanjutnya akan mengikuti mekanisme DPRD dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
