Caption Foto: Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya bersama Gubernur Hidayat Arsani menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026
PANGKALPINANG| FAKTAKEADILAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (26/8/2026). Penandatanganan ini menjadi tahapan penting sebelum pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027 secara lebih rinci.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan dokumen KUA-PPAS menjadi pedoman awal penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta plafon anggaran sementara.
“Dokumen ini masih bersifat umum sebagai arah kebijakan anggaran. Pembahasan teknis mengenai program, kegiatan, dan rincian anggaran akan dilakukan pada tahapan pembahasan APBD,” kata Didit.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mengapresiasi sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi sehingga pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 maupun KUA-PPAS APBD 2027 dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Hidayat berharap perubahan anggaran yang telah disepakati mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah memberikan ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran. Semoga anggaran yang disusun selaras dengan kebutuhan pembangunan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melanjutkan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah.
