Caption Foto : Wali Kota Pangkalpinang Saparudin memberikan keterangan kepada awak media usai mengikuti Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Pangkalpinang mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Jumat (14/8/2026).
PANGKALPINANG |FAKTAKEADILAN– Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mendukung dan menjalankan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto usai mengikuti Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Pangkalpinang dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Sidang paripurna tersebut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, unsur Forkopimda, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Saparudin mengatakan, pidato Presiden tidak hanya berisi laporan kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir, tetapi juga memberikan arahan mengenai program pembangunan yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kami mendapatkan informasi, pengetahuan, sekaligus arahan dari Presiden mengenai program-program yang harus dilaksanakan ke depan. Pemerintah Kota Pangkalpinang siap menjalankan program Asta Cita yang menjadi prioritas pemerintah pusat,” ujar Saparudin.
Menurutnya, sejumlah sektor akan menjadi perhatian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun-tahun mendatang, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
“Di bidang pendidikan ada revitalisasi sekolah, kemudian di bidang kesehatan peningkatan kapasitas puskesmas serta pemenuhan tenaga dokter. Itu akan menjadi perhatian kami dalam penyusunan program pembangunan,” katanya.
Menanggapi isu pertambangan, Saparudin menegaskan Kota Pangkalpinang tetap berpegang pada Peraturan Daerah (Perda) yang menetapkan wilayahnya sebagai kawasan bebas aktivitas tambang.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penambangan di wilayah Kota Pangkalpinang dan meminta aktivitas pertambangan dilakukan hanya di lokasi yang memiliki izin resmi di luar wilayah kota.
“Kami terus melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal. Pangkalpinang memiliki komitmen sebagai daerah bebas tambang,” tegasnya.
Saparudin juga meminta perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di wilayah pesisir agar lebih selektif dalam memberikan izin operasional, terutama di kawasan wisata seperti Pantai Pasir Padi, demi menjaga kelestarian lingkungan dan sektor pariwisata.
Terkait penghargaan dari pemerintah pusat yang disertai bonus sebesar Rp1 miliar, Saparudin mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Pangkalpinang.
“Kami akan menggunakan bonus tersebut untuk menunjang program-program di bidang kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujarnya.
Sementara itu, terkait isu pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), Saparudin memastikan kondisi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam keadaan aman.
Ditegaskan, anggaran pembayaran gaji ASN, PPPK, PPPK paruh waktu, hingga Pegawai Harian Lepas (PHL) telah dialokasikan hingga akhir tahun anggaran.
“Untuk pembayaran gaji ASN, gaji ke-13, PPPK, PPPK paruh waktu maupun PHL tidak ada masalah karena seluruhnya sudah kami anggarkan,” tegasnya.
