Caption foto: Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin didampingi Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna dalam rangkaian program dan kebijakan Pemkot Pangkalpinang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
PANGKALPINANG |FAKTAKEADILAN– Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, didampingi Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, menghadiri dan memantau berbagai program serta kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang yang menyasar kesejahteraan masyarakat. Program tersebut meliputi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), penanganan antrean bahan bakar minyak (BBM), hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi warga berpenghasilan rendah.
Dalam program bantuan sosial, Pemkot Pangkalpinang bersama Bank Negara Indonesia (BNI) menyalurkan bantuan PKH setelah melakukan verifikasi terhadap calon penerima.
Saparudin mengungkapkan, sejumlah calon penerima tidak lolos verifikasi karena pindah domisili, tidak masuk kelompok desil 1–4, atau terindikasi terlibat judi online , Selasa (20/10/2026) .
” Dari proses verifikasi tersebut, sebanyak 135 warga dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria program, ” ujarnya.
Lanjut dikatakan, Di sektor pengembangan ekonomi masyarakat, Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM (Diskopdag) Pangkalpinang melakukan pemeriksaan fasilitas fisik terhadap 14 dari total 42 rencana KDKMP. Pemeriksaan mencakup kesiapan gerai, pendingin ruangan (AC), kamera pengawas (CCTV), dan kendaraan operasional.
Namun, pembangunan sebagian lokasi lainnya masih menghadapi kendala persyaratan luas lahan minimal 1.000 meter persegi. Persyaratan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dipenuhi agar pembangunan koperasi dapat dilanjutkan.
Sementara itu, Pemkot Pangkalpinang masih berupaya mencari solusi untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Saparudin menyatakan pemerintah kota berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PT Pertamina guna membahas penanganan persoalan tersebut.
“Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk mencari langkah yang sesuai dengan kondisi di lapangan, mengingat antrean BBM berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU, ” jelasnya.
Pada sektor perumahan, Pemkot Pangkalpinang juga memberikan pembebasan BPHTB bagi 2.045 rumah milik warga berpenghasilan rendah. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
“Pembebasan BPHTB diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi biaya administrasi terkait kepemilikan rumah sesuai ketentuan yang berlaku, ” tutupnya.
