Caption Foto: Wali Kota Pangkalpinang menghadiri rapat paripurna DPRD terkait penyampaian rekomendasi LKPJ Tahun Anggaran 2025.
Penulis : Andri
PANGKALPINANG | FAKTAKEADILAN— DPRD Kota Pangkalpinang menyampaikan keputusan dan rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan II, Senin (4/5/2026).
Rapat yang digelar di ruang paripurna tersebut dihadiri Wali Kota Pangkalpinang Saparudin bersama Sekretaris Daerah, jajaran pejabat eselon II, kepala bagian, camat, dan lurah.
Agenda rapat diawali dengan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) 7, 8, dan 9, dilanjutkan pembacaan keputusan DPRD serta tanggapan wali kota atas berbagai catatan evaluasi legislatif.
Wali Kota Saparudin menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini menjadi acuan penting dalam perencanaan, penganggaran, dan kebijakan strategis ke depan. Seluruh perangkat daerah telah saya instruksikan untuk menindaklanjutinya secara serius dan terukur,” ujarnya.
Ia menilai proses evaluasi LKPJ merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja pemerintah.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dibenahi, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di Kota Pangkalpinang.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.
DPRD sebelumnya telah membahas LKPJ sejak Maret 2026 secara intensif, mengacu pada ketentuan regulasi nasional, hingga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis.
Pemerintah Kota Pangkalpinang menyatakan tetap berkomitmen menjaga arah pembangunan menuju visi Pangkalpinang Smart 2030.
Rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintahan ke depan.
