Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayu Trisna, pimpin rapat koordinasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Satgas MBG, pengelola SPPG,Kamis (16/4/2026).
Penulis : Andri
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN — Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran, berkualitas, serta tidak menimbulkan persoalan distribusi di sekolah maupun dampak lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayu Trisna, saat menghadiri rapat koordinasi bersama Satgas Percepatan MBG, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, dan sejumlah perangkat daerah terkait di Balai Betason Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).
Menurut Dessy, program MBG merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Tujuan utama program ini adalah meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pengelola SPPG, sekolah, hingga pihak yayasan.
Dessy mengakui, dalam beberapa bulan terakhir masih ditemukan kendala koordinasi dan komunikasi antar pihak. Karena itu, rapat koordinasi digelar untuk menyamakan persepsi dan memperkuat pengawasan di lapangan.
“Kita harus duduk bersama dan membangun komunikasi yang baik agar pelaksanaan MBG benar-benar maksimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain distribusi makanan, Pemkot juga menyoroti kualitas makanan, legalitas usaha, data pemasok bahan pangan, hingga pengelolaan limbah.
Menurutnya, keterbukaan data supplier sangat penting agar pemerintah dapat melakukan pengawasan jika terjadi persoalan di lapangan, seperti kualitas bahan makanan maupun dugaan keracunan.
“Keterbukaan data supplier sangat penting agar pemerintah bisa melakukan kontrol dan mitigasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Persoalan sampah dan limbah dapur MBG juga menjadi perhatian serius. Pengelola diminta memastikan pembuangan sampah dan limbah air dilakukan sesuai aturan pemerintah kota.
“Jangan sampai program nasional ini justru menimbulkan persoalan lingkungan. Pengelolaannya harus baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat.
Satgas tersebut bertugas melakukan pendampingan, monitoring, dan pengawasan agar program berjalan sesuai target serta tepat sasaran di seluruh sekolah penerima manfaat.
Pemkot Pangkalpinang berharap melalui koordinasi yang semakin intensif, program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi anak serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
