Caption Foto: Wali Kota Pangkalpinang Saparudin memimpin rapat evaluasi kinerja fisik dan keuangan APBD bersama jajaran OPD di Ruang Rapat Bapperida Kota Pangkalpinang, Senin (16/3/2026).
Wartawan : Andri
PANGKALPINANG |FAKTAKEADILAN— Wali Kota Pangkalpinang Saparudin memimpin rapat evaluasi capaian kinerja daerah yang berlangsung di Ruang Rapat Bapperida Kota Pangkalpinang, Senin (16/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Mie Go, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Agenda rapat difokuskan pada evaluasi kinerja fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang untuk periode Januari hingga Februari 2026.
Evaluasi ini bertujuan menelaah sejauh mana realisasi penyerapan anggaran serta pelaksanaan proyek fisik yang telah berjalan selama dua bulan pertama tahun anggaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai target serta mengantisipasi kendala administratif maupun teknis di lapangan.
Usai memimpin rapat, Saparudin menegaskan pentingnya konsistensi seluruh OPD dalam mencapai target kinerja. Menurutnya, evaluasi rutin setiap bulan menjadi langkah strategis untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kita laksanakan evaluasi ini secara konsisten pada minggu kedua setiap bulan. Tujuannya agar OPD mempersiapkan laporan kinerjanya, mulai dari serapan anggaran hingga kendala di lapangan, sehingga kita bisa segera mencari solusi bersama,” ujarnya kepada awak media.
Dalam arahannya, Saparudin juga memberikan penekanan khusus kepada sejumlah OPD yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan fisik maupun penyerapan anggaran.
“Tadi kami berikan penekanan bagi OPD yang kinerjanya masih kurang, baik fisik maupun serapan anggarannya. Kita ingatkan agar hambatan yang ada segera dicarikan jalan keluarnya,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Wali Kota juga menyoroti hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola aset Pemerintah Kota Pangkalpinang. Meski secara umum kinerja pemerintah daerah dinilai cukup baik, sektor pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih membutuhkan perhatian dan perbaikan.
“Berdasarkan penilaian KPK, kinerja kita secara umum sudah baik, bahkan termasuk yang terbaik dibandingkan beberapa daerah lain. Namun untuk pengelolaan barang milik daerah masih ada persoalan yang harus segera kita selesaikan,” pungkasnya.
