Caption Foto : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menghadiri Rapat Paripurna DPRD Babel dalam rangka pengesahan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan , Senin (9/11/2026).
PANGKALPINANG| FAKTAKEADILAN– Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama DPRD Babel menetapkan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Pengesahan dua regulasi tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak perempuan. Sementara itu, pengambilan keputusan terhadap revisi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) masih ditunda untuk pendalaman materi.
Gubernur Babel, Hidayat Arsani, yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, menekankan bahwa APBD 2027 harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dengan memprioritaskan kebutuhan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 telah kita sahkan bersama. Mari kita jadikan ini momentum untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Sesuai pantun tadi, ‘Untuk rakyat, demi rakyat’. Tanpa rakyat, kita tidak ada di sini, dan mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan bersama,” ujar Hidayat Arsani.
Selain mendorong pembangunan melalui APBD, Pemprov Babel juga memperkuat komitmen terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui pengesahan raperda terkait.
Hidayat Arsani menyebutkan, regulasi tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan perempuan dalam bidang ekonomi, menjamin pemenuhan hak, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan maupun diskriminasi.
“Kami berharap pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini dapat diwujudkan dalam suasana yang baik dan amanah. Kebijakan daerah harus berpihak kepada keadilan sosial, kemajuan, serta perlindungan nyata bagi kaum perempuan,” tegasnya.
Adapun Raperda RZWP3K yang belum disahkan akan kembali dibahas oleh pemerintah daerah bersama DPRD Babel. Pembahasan lanjutan diperlukan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, terutama dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut, aktivitas ekonomi masyarakat, serta perlindungan lingkungan.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, memimpin jalannya rapat paripurna yang turut dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forkopimda, serta pimpinan instansi vertikal dan lembaga daerah.
Melalui pengesahan APBD 2027 dan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemprov Babel bersama DPRD berharap dapat menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.
