Caption Foto: Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin menyoroti upaya mitigasi konflik sosial, termasuk penertiban tambang ilegal, penataan PKL, dan pembenahan pasar di Kota Pangkalpinang.
Editor : Haryani
PANGKALPINANG| FAKTAKEADILAN– Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menyoroti sejumlah persoalan yang berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Mulai dari aktivitas pertambangan ilegal, penataan pedagang kaki lima (PKL), hingga kondisi pasar yang dinilai semakin semrawut, di Balai Besar Betason, Senin (09/11/26).
Hal tersebut disampaikan Saparudin saat membahas upaya mitigasi dan penanganan konflik sosial di Kota Pangkalpinang.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengantisipasi potensi konflik agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Saparudin mengatakan, dalam satu tahun terakhir konflik sosial berskala besar di Pangkalpinang relatif tidak terjadi. Meski demikian, sejumlah persoalan kecil di masyarakat tetap perlu mendapat perhatian serius.
“Konflik-konflik sosial di masyarakat dapat dikatakan tidak ada yang besar, yang ada hanya kecil-kecilan. Tapi ini bukan berarti tidak akan menjadi konflik yang besar,” ujarnya.
Menurutnya, langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini. Apabila konflik terjadi, penanganan perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, melalui koordinasi bersama pihak-pihak terkait.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah aktivitas pertambangan ilegal yang masih dilakukan oleh oknum tertentu, meskipun telah berulang kali dilakukan penertiban.
Saparudin mengakui, penertiban aktivitas tambang ilegal kerap menghadapi kendala karena pelaku melakukan kegiatan secara berpindah waktu, sehingga terkesan berlangsung seperti aksi kucing-kucingan.
“Sudah berulang kali kita melakukan penertiban. Tetapi kita siang, mereka malam. Kita malam, mereka kembali malam. Jadi kucing-kucingan,” ungkapnya.
Lanjutnya, aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga berdampak terhadap kenyamanan masyarakat. Suara mesin tambang yang beroperasi di kawasan padat penduduk dapat mengganggu waktu istirahat warga, bahkan terdengar hingga radius sekitar setengah kilometer.
Selain itu, aktivitas tambang di sekitar fasilitas publik maupun fasilitas pemerintah juga dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dan konflik sosial.
Penataan PKL di Jalan dan Trotoar
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian Pemkot Pangkalpinang adalah penataan pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan trotoar, khususnya di kawasan jalan protokol.
Menurut Saparudin, pemerintah terus melakukan penertiban terhadap pedagang yang menggunakan badan jalan maupun trotoar secara permanen. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban, kelancaran aktivitas masyarakat, serta fungsi fasilitas umum.
Meski demikian, Pemkot Pangkalpinang masih memberikan ruang bagi pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Dengan begitu, setelah selesai berjualan, gerobak dapat dipindahkan sehingga tidak menetap di lokasi.
“Sepanjang tahun ini kita selalu melakukan penertiban maupun penataan terhadap mereka yang berjualan secara permanen di badan jalan maupun trotoar,” jelasnya.
Ia menyebutkan, penataan tersebut tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Konflik kecil mungkin terjadi, namun pemerintah berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Pasar Semrawut Jadi Perhatian Pemerintah
Saparudin juga menyoroti kondisi pasar di Pangkalpinang yang dinilai semakin semrawut, terutama pasar-pasar yang dikelola pemerintah daerah.
Menurutnya, penertiban dan penataan pasar menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib dan nyaman.
Kendati begitu, Pemkot Pangkalpinang diketahui mengelola sejumlah pasar, di antaranya Pasar Pagi serta beberapa pasar lainnya. Selain itu, terdapat pula pasar-pasar kaget yang turut menjadi perhatian pemerintah.
