Caption foto: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani bersama jajaran Forkopimda melakukan sidak ke sejumlah SPBU di Pangkalpinang, Kamis (29/10/2026).
PANGKALPINANG|FAKTAKEADILAN– Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tujuh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pangkalpinang, Kamis (29/10/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Sidak tersebut merupakan respons atas keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh BBM bersubsidi serta dugaan penyimpangan dalam proses penyaluran. Gubernur menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan distribusi BBM untuk kepentingan pribadi dengan mengorbankan kebutuhan masyarakat.
Tujuh SPBU yang menjadi lokasi pemeriksaan meliputi SPBU Selindung Baru, Pangkal Balam, Kampung Opas, Jalan Ahmad Yani, Keramat Jalan Mentok, Aspol Jalan Selan, dan Kampung Dul.
Dalam kegiatan tersebut, Hidayat bersama aparat gabungan melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan stok, proses penyaluran, alat ukur takaran BBM, serta pelayanan kepada konsumen. Pemeriksaan juga diarahkan untuk menindaklanjuti indikasi penyimpangan, termasuk pada tangki yang dinilai mencurigakan.
“Kita akan melaksanakan sidak yang tak mengenal waktu ini ke semua SPBU, jadi seluruh aparat kita libatkan, kita mulai dari SPBU depan Samsat. Kita buktikan bersama mulai dari cek fisik hingga cek tangki yang mencurigakan akan kita amankan,” ujar Hidayat.
Gubernur menegaskan, penyaluran BBM harus berlangsung transparan dan sesuai ketentuan. Pengawasan diperlukan agar masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil yang berhak menerima BBM bersubsidi, tidak dirugikan.
“Saya tegaskan, tidak ada oknum nakal. BBM harus disalurkan sesuai aturan dan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, sementara ada pihak-pihak yang justru memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Hidayat juga meminta pengelola SPBU tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kepada aparat penegak hukum, tanpa memandang siapa pihak yang terlibat.
“Untuk pengelola SPBU, jangan takut melaporkan ke pihak kepolisian jika ditemukan oknum nakal, baik itu dari pihak polisi maupun tentara atau pihak usaha lainnya. Jika terindikasi bermain curang, saya tidak segan-segan untuk memberhentikan hak izin operasi SPBU kalian,” ungkap Hidayat.
Menurut Gubernur, ketersediaan BBM berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat, transportasi, dan aktivitas perekonomian daerah. Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan lapangan, tetapi perlu dilanjutkan melalui koordinasi antarlembaga.
Hidayat meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mulai dari wali kota dan bupati hingga unsur kepolisian serta TNI, ikut memperkuat pengawasan distribusi BBM di wilayah masing-masing.
Kapolresta Pangkalpinang Kombes Pol Indra Wijatmiko menyatakan akan menindaklanjuti arahan Gubernur melalui koordinasi dengan Forkopimda serta pengelola SPBU. Langkah tersebut mencakup pembahasan bersama pemilik, manajer, dan staf SPBU untuk mencegah penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.
“Kita akan tindak tegas apabila ada temuan-temuan di sini. Saya akan meminta pihak Pertamina untuk mencabut hak izin operasi. Kita juga butuh dukungan dari masyarakat untuk tidak takut melapor ke kami,” tegas Indra.
Pemprov Babel juga berencana memperluas pengawasan ke Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah. Pemeriksaan di Pangkalpinang menjadi langkah awal untuk memastikan distribusi BBM berjalan tertib dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Yang terpenting, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik. Distribusi BBM harus tertib, sesuai aturan, dan tepat sasaran. Kita juga akan melakukan sidak ke Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah. Untuk saat ini kita awali pengawasan di Pangkalpinang, dan sudah berjalan lancar. Stok BBM masih aman. Saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh SPBU di Babel ini tidak ada lagi indikasi-indikasi yang merugikan negara,” tutup Hidayat.
Dalam sidak tersebut, Gubernur didampingi Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, Kepala Biro Umum, jajaran Polresta Pangkalpinang dan Forkopimda Kota, pengawas metrologi minyak, serta pihak terkait lainnya.
