Caption foto: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengikuti sosialisasi inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG secara virtual dari Kantor UPTD PUPR Tanjungpandan, Rabu (28/10/2026).
TANJUNGPANDAN|FAKTAKEADILAN – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mendukung penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan program pemenuhan gizi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Dukungan tersebut disampaikan saat Hidayat mengikuti sosialisasi pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG secara virtual melalui Zoom Meeting dari Kantor UPTD PUPR Tanjungpandan, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan tersebut mengacu pada Surat Edaran Nomor 400.5/8545/SJ yang memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai prosedur inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG.
Hidayat menegaskan, pengawasan terpadu dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menjaga standar operasional, keamanan pangan, serta ketepatan penerima manfaat.
“Pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Pengawasan harus berjalan optimal agar kualitas pelayanan, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat senantiasa terjaga,” ujar Hidayat.
Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memaparkan sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam proses inspeksi. Pemeriksaan mencakup kelayakan operasional berdasarkan 14 indikator dan daftar periksa (checklist), pengendalian kualitas serta kesesuaian menu, hingga evaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat di satuan pendidikan.
“Fokus utama inspeksi meliputi pemeriksaan kelayakan operasional berdasarkan 14 indikator dan daftar periksa (checklist), kontrol kualitas serta kesesuaian menu untuk menjaga mutu sekaligus menekan sisa makanan (food waste), serta evaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat di satuan pendidikan,” jelas Sudaryono.
Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjaga mutu makanan, mengurangi sisa pangan, dan memastikan manfaat program diterima oleh kelompok sasaran sesuai ketentuan.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah daerah diharapkan memahami tugas dan tanggung jawab dalam mendukung inspeksi serta penilaian kesesuaian SPPG. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan agar pengawasan berjalan terarah dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung upaya peningkatan kualitas layanan SPPG, sehingga aspek keamanan pangan, mutu pelayanan, dan ketepatan penerima manfaat dapat terus diperhatikan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi.
