Caption Foto: Ketua DPW SWI Bangka Belitung Senin (07/09/26).
Oleh : Andri /Tim
PANGKALPINANG | FAKTAKEADILAN – Ketua DPW Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan bahwa setiap pemberitaan yang dihasilkan wartawan merupakan produk jurnalistik yang lahir melalui proses peliputan, observasi, pengumpulan data, verifikasi, dan konfirmasi, bukan sekadar opini pribadi.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi munculnya anggapan yang menyebut hasil investigasi maupun temuan wartawan di lapangan sebagai opini. Menurutnya, penilaian tersebut tidak tepat karena setiap karya jurnalistik memiliki mekanisme dan standar profesi yang harus dipenuhi sebelum dipublikasikan.
“Setiap berita yang diterbitkan merupakan hasil proses jurnalistik berdasarkan fakta dan temuan di lapangan, bukan sekadar opini wartawan. Apabila ada pihak yang merasa keberatan, silakan menggunakan hak jawab atau menyampaikan klarifikasi disertai data dan fakta sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Ketua DPW SWI Babel.
Lanjut dikatakan, wartawan tidak hanya bertugas menulis berita, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mencari fakta, melakukan observasi, menggali informasi dari berbagai sumber, serta memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk memberikan penjelasan.
Menurutnya, fungsi kontrol sosial pers merupakan amanat yang dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu. Karena itu, setiap temuan yang memiliki nilai kepentingan publik layak disampaikan kepada masyarakat sepanjang memenuhi prinsip-prinsip jurnalistik.
Ketua SWI Babel juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan pers. Namun, kritik tersebut seharusnya didasarkan pada fakta dan data, bukan dengan memberikan stigma bahwa hasil investigasi wartawan merupakan opini pribadi.
“Kami menghormati setiap hak untuk memberikan klarifikasi maupun keberatan. Namun perlu dibedakan antara opini pribadi dengan produk jurnalistik yang lahir melalui proses peliputan,pengumpulan data, observasi lapangan, verifikasi, dan konfirmasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya prinsip keberimbangan dalam setiap pemberitaan. Setiap pihak yang menjadi objek pemberitaan harus diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi secara utuh.
“Kami tidak alergi terhadap kritik maupun klarifikasi. Justru kami membuka ruang seluas-luasnya bagi siapa pun untuk menyampaikan fakta, dokumen, atau penjelasan. Pers yang sehat adalah pers yang terbuka terhadap pengujian informasi,” katanya.
DPW SWI Babel juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong seluruh anggotanya menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, berimbang, serta bertanggung jawab dengan mengedepankan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Kendati begitu, apabila terdapat kekeliruan dalam pemberitaan, mekanisme penyelesaiannya telah diatur melalui hak jawab, hak koreksi, maupun klarifikasi, bukan dengan mengabaikan proses jurnalistik yang telah dilakukan.
“Pers bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menguji fakta, melakukan verifikasi, serta menjalankan fungsi kontrol sosial demi kepentingan publik. Karena itu, setiap keberatan terhadap pemberitaan sebaiknya dijawab dengan data dan klarifikasi, bukan dengan menafikan proses jurnalistik,” pungkasnya.
